Perubahan Struktural di Kawasan Timur Tengah
Dunia sedang menghadapi situasi yang tidak stabil, khususnya kawasan Timur Tengah, di mana konflik dan perang terus berlanjut menuju kegelapan dan kehancuran. Periode 2025 hingga awal 2026 bukan sekadar kelanjutan dari ketegangan lama, melainkan sebuah pergeseran tektonik yang meruntuhkan tatanan keamanan regional yang telah terjadi selama dekade-dekade terakhir. Sejak berdirinya negara Israel tahun 1948 di atas tanah Palestina, kawasan ini terus mengalami perubahan yang dramatis.
Lanskap kawasan kini hanya tinggal puing-puing yang hancur. Kehancuran akibat bom-bom yang dijatuhkan oleh pasukan zionis Israel dengan dukungan penuh Amerika Serikat. Di tengah api perang yang berkecamuk tersebut, satu fakta pahit terpampang nyata, yaitu terjadinya kelumpuhan total institusi internasional seperti PBB dan organisasi negara-negara Muslim (OKI) dalam menegakkan hukum internasional.
Titik Balik pada Tahun 2025
Titik balik terbesar terjadi pada Juni 2025, ketika Israel dan USA menyerang Iran. Dan Iran membalas serangan biadab tersebut, yang kemudian dikenal dengan “Perang 12 Hari”. Konfrontasi ini menghancurkan mitos bahwa aliansi AS-Israel dapat dengan mudah mencabik-cabik negara mana pun yang dianggap menjadi lawan Israel dan US. Berbeda dengan negara Arab lainnya yang telah dihancurkan seperti Irak, Libya, Sudan, Yaman, Suriah, dll.
Sebaliknya, Iran adalah lawan tangguh bagi US dan Israel. Intervensi militer AS yang masif melalui Operasi Midnight Hammer pada 21 Juni 2025, melibatkan pembom siluman B-2 Spirit yang menghancurkan fasilitas nuklir bawah tanah Iran di Fordow dan Natanz menggunakan amunisi penembus bunker GBU-57 – tidak mampu membuat Iran tunduk.
USA dan Israel mencoba cara lain, memperkuat sanksi dan embargo ekonomi terhadap negara Iran. Semua transaksi internasional Iran dibekukan, jaringan bisnis minyak di blokade dan disanksi secara penuh. Dampaknya terasa dan masif, dimana Iran mengalami hiperinflasi yang menyebabkan nilai tukar Rial terhadap dollar anjlok, dan memicu protes massa di 348 lokasi, memutuskan kontrak sosial antara rezim dan rakyatnya.
Protes yang dikomposi oleh jaringan Mossad dan gerakan gelap kelompok bersenjata yang didanai Israel telah menyebabkan ribuan orang meninggal. Namun, pemerintah Iran paham benar cara kerja Zionis Israel dan Paman Sam. Semua jaringan Internet di black out, dan jaringan spionase Israel yang memakai jaringan internet Starlink ditangkap – karena jaringan tersebut mencoba merusak dari dalam.
Kehancuran Gaza
Di sisi lain, kehancuran Jalur Gaza hingga tahun 2026 mewakili tragedi kemanusiaan yang nyaris tak tertandingi dalam sejarah modern. Laporan UNCTAD tahun 2025 mencatat ekonomi Gaza menyusut hingga 83 persen, dengan pendapatan per kapita jatuh ke level yang sama dengan tujuh dekade lalu. Secara efektif, perang ini telah menghapus progres pembangunan manusia yang telah dicapai sejak Nakba 1948. Dengan 61 juta ton puing yang terkontaminasi asbes dan logam berat, Gaza kini menjadi zona bencana lingkungan yang diperkirakan membutuhkan waktu 22 tahun hanya untuk pembersihan puing. Ketika 100 % universitas dan sekolah hancur, kita tidak hanya melihat kehancuran fisik, tetapi juga penghancuran masa depan satu generasi.
Gaza telah diubah menjadi entitas yang sepenuhnya bergantung pada bantuan luar negeri, tanpa basis ekonomi internal yang tersisa.
Perubahan Doktrin Keamanan Nasional Israel
Situasi ini semakin diperparah oleh pergeseran fundamental dalam doktrin keamanan nasional Israel. Tel Aviv kini memandang kekuatan militer ofensif bukan lagi sebagai pilihan terakhir, melainkan sebagai instrumen tunggal kebijakan regional. Paradigma “tanah untuk perdamaian” yang mendasari Inisiatif Perdamaian Arab 2002 telah ditinggalkan.
Israel kini menerapkan apa yang disebut sebagai “Model Lebanon”—sebuah kerangka kerja penjajah di mana Israel dengan bebas melakukan operasi pengeboman dan menyebar intelijen penuh di negara-negara tetangga dengan alasan jaminan keamanan. Israel adalah mesin pembunuh yang mengerikan, dan kebijakan mengekspor senjata dari AS khususnya secara besar-besaran. Hal ini menciptakan insentif struktural bagi mobilisasi perang secara permanen dan berkelanjutan, menjadikan Israel sebagai monster pembunuh anak-anak tanpa henti di era modern.
Ketidakberdayaan PBB
Yang paling memprihatinkan dalam drama geopolitik ini adalah ketidakberdayaan PBB dan organisasi negara Muslim. Dewan Keamanan PBB lumpuh akibat penggunaan hak veto yang konsisten oleh Amerika Serikat untuk melindungi Israel dari akuntabilitas hukum. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai genosida, meskipun memiliki bobot moral, kehilangan taji materialnya karena ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif.
Sementara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab pun tidak jauh berbeda. Terjebak dalam disfungsi struktural dan ketergantungan keamanan pada AS, organisasi-organisasi ini hanya mampu menghasilkan resolusi yang bersifat simbolis namun hampa tindakan nyata. Fragmentasi antara negara-negara penandatanganan Abraham Accords dan negara-negara lain menciptakan standar ganda ekonomi; di mana kecaman publik terhadap Israel sering kali beriringan dengan volume perdagangan yang tetap signifikan.
Vakum otoritas ini memberi ruang bagi masuknya kekuatan global baru, terutama Tiongkok. Melalui Inisiatif Keamanan Global (GSI), Beijing mempromosikan diri sebagai “makelar jujur” yang menawarkan stabilitas tanpa syarat politik hak asasi manusia. Pada 2026, Tiongkok secara aktif memperluas diplomasi militernya dengan melatih ribuan perwira militer dari negara Arab, mencoba membangun loyalitas elite masa depan yang selaras dengan kepentingannya.
Peran Negara-Negara Regional
Sementara itu, negara-negara regional seperti Arab Saudi dan Turki mulai mengambil jalur otonomi strategis. Riyadh, di bawah Visi 2030, mencoba menjaga jarak yang hati-hati dari Israel sambil memperdalam hubungan dengan Tiongkok guna mengurangi ketergantungan pada Washington yang dianggap tidak lagi konsisten sebagai mitra keamanan.
Namun, persaingan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) di Yaman dan Laut Merah menambah lapisan kompleksitas, di mana aliansi kini bersifat cair dan didorong oleh kepentingan ekonomi murni daripada kesamaan ideologi.
Masa Depan Timur Tengah
Menatap tahun 2030, Timur Tengah tampaknya akan terus berada dalam kondisi “perdamaian yang gelisah”. Kawasan ini telah beralih ke era di mana hukum internasional tidak lagi berfungsi sebagai pembatas konflik, melainkan sekadar ornamen diplomatik.
Ketahanan maritim di Selat Hormuz dan Laut Merah akan tetap rentan terhadap gangguan asimetris, memaksa ekonomi global untuk beradaptasi dengan biaya logistik yang tetap tinggi secara struktural.
Masa depan Timur Tengah kini bergantung pada apakah para pemimpin regional mampu melampaui logika “siapa yang kuat, dia yang menang” dan kembali pada kerangka kerja sama yang inklusif. Tanpa adanya reformasi pada institusi internasional dan kemauan untuk menangani akar penyebab konflik, terutama kedaulatan Palestina, kawasan ini akan tetap menjadi episentrum turbulensi global yang dampaknya akan terus merambat hingga ke pelosok dunia, termasuk Indonesia.
Hukum rimba geopolitik mungkin memberikan kemenangan militer jangka pendek bagi beberapa aktor, namun ia hanya akan mewariskan instabilitas jangka panjang bagi kemanusiaan.
