Tantangan Ekonomi Indonesia Pasca-Pemeringkatan oleh Moody’s dan S&P
Ekonomi Indonesia kini menghadapi tantangan baru setelah lembaga pemeringkat utang internasional seperti Moody’s dan S&P memberikan proyeksi terbaru terkait kinerja perekonomian dalam negeri, termasuk surat utang pemerintah. Peringatan ini muncul di tengah kebijakan makroekonomi dan fiskal yang dijalankan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Moody’s Ratings merilis laporan pada Kamis (5/2/2026), tepat pada hari pengumuman pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% secara tahunan (Year on Year/YoY). Dalam laporan tersebut, Moody’s merevisi outlook terhadap rating Indonesia dari kategori ‘stable’ menjadi ‘negative’. Meskipun demikian, peringkat utang RI tetap dipertahankan di level Baa2, yang berarti surat utang jangka panjang masih masuk dalam kategori investment grade.
Sementara itu, S&P Global Ratings menyatakan bahwa prospek peringkat utang Indonesia masih stabil. Namun, mereka memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal. Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin, menegaskan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.
Tanggapan Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi laporan Moody’s dan S&P dengan menegaskan bahwa pengelolaan belanja negara tidak ada yang dilanggar. Ia juga menegaskan bahwa batasan defisit anggaran di 3% masih terjaga. “Yang penting kami berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kuat, sektor riil kita genjot. Belanja pemerintah di awal tahun juga semaksimal mungkin kita dorong,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (9/2/2026).
Gejolak ekonomi dan sektor keuangan beberapa waktu terakhir memicu audiensi antara Presiden Prabowo Subianto dengan pelaku dunia usaha. Pada Senin malam (9/2/2026), Presiden menerima audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, dan alas kaki hingga mebel serta makanan dan minuman.
Peringatan Moody’s dan S&P
Moody’s menyoroti bahwa perubahan dari ‘stable’ ke ‘negative outlook’ disebabkan oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Hal ini dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan melemahkan tata kelola. Selain itu, Moody’s menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif, yang meningkatkan risiko kredibilitas di antara investor.
Dari sisi pengelolaan fiskal, Moody’s menyoroti adanya risiko fiskal akibat penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yakni 2,53%.
Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih stabil. Namun, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal. Rain Yin menegaskan bahwa pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya.
Penyisiran Anggaran dan Kepercayaan Investor
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menyisir anggaran kementerian/lembaga yang dirasa membebani fiskal, termasuk program makan bergizi gratis (MBG), terutama usai lembaga pemeringkat Moody’s Ratings memangkas outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Purbaya menduga kekhawatiran Moody’s bersumber pada ketidakpastian efisiensi belanja, khususnya terkait program MBG. Oleh sebab itu, dia berjanji akan menggunakan kewenangan yang diberikan DPR untuk menyisir anggaran K/L satu per satu demi mencegah kebocoran.
Dia meyakini penilaian Moody’s bersifat jangka pendek, karena sudah ada pembalikan arah ekonomi domestik yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39% pada kuartal IV/2025. Purbaya juga optimistis investor rasional akan tetap bertahan melihat fundamental ekonomi Indonesia yang solid, terutama pasca-rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang menembus 5,39%.
Tujuan Menaikkan Peringkat Utang
Alih-alih khawatir akan penurunan peringkat (downgrade) dari level Baa2 saat ini, Purbaya justru membidik kenaikan peringkat (upgrade) pada akhir tahun. Syaratnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu didorong hingga menyentuh level 6%. Menurutnya, alasan Moody’s untuk memangkas outlook tidak terlalu kuat jika disandingkan dengan defisit fiskal yang terjaga dan pemulihan ekonomi yang nyata.
