Presiden Prabowo Siap Mundur dari Board of Peace Jika Tidak Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesiapan untuk mundur dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Keputusan ini diambil jika forum internasional tersebut tidak memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara nyata.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace tidak bersifat mengikat sepenuhnya. Menurutnya, Pemerintah RI akan mengambil posisi tegas dalam keikutsertaan BoP.
“Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden bahwa dalam keanggotaan BoP tidak harus mengikuti semuanya. Jika ada langkah atau aksi yang tidak cocok, Indonesia akan abstain atau tidak ikut. Yang kedua, jika dalam perkembangannya forum itu tidak membawa kemaslahatan, Presiden tidak segan-segan untuk keluar dari BoP,” kata Cholil usai pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2).
Dalam pertemuan tersebut, MUI menyampaikan sikap skeptis terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Keraguan tersebut didasari oleh rekam jejak Presiden AS Donald Trump sebagai inisiator forum perdamaian, yang dinilai tidak menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Meski demikian, Kiai Cholil menuturkan bahwa Presiden Prabowo menjelaskan keterlibatan Indonesia merupakan upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui pendekatan dari dalam forum internasional tersebut.
“Presiden menyampaikan akan memperbaiki dari dalam. Kami tetap skeptis karena, pertama, rekam jejak Trump tidak membela Palestina. Kedua, Israel di bawah Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui kemerdekaan Palestina,” ujarnya.
Kiai Cholil menegaskan, Presiden dan MUI sepakat bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945, serta ajaran Islam.
“Kami sepakat bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, UUD 1945 menolak penjajahan. Kedua, kita sepakat bahwa Indonesia membela kemerdekaan Palestina,” jelas Cholil.
Karena itu, MUI meminta pemerintah untuk memastikan bahwa upaya perdamaian dalam Board of Peace tidak tunduk pada konsep perdamaian versi Donald Trump, yang dinilai berpotensi merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Selain itu, MUI juga meminta agar pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Palestina tidak dijadikan alat untuk menekan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, seperti Hamas, yang justru dapat menguntungkan Israel.
“Kami meminta agar perdamaian yang dibangun bukan hanya damai menurut versi Trump dan Netanyahu, tetapi benar-benar menjamin kemerdekaan rakyat Palestina. Kami juga meminta agar pasukan perdamaian Indonesia tidak menjadi alat pemukul bagi mereka yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina,” pungkasnya.
