Pertemuan Presiden Prabowo dengan Tokoh-Tokoh Nasional
Pada Jumat, 30 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang dianggap sebagai oposisi. Salah satu yang hadir adalah eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Ia menegaskan bahwa para tokoh yang hadir tidak tepat disebut sebagai oposisi karena mereka merupakan para ahli dalam bidang masing-masing.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji. Abraham menyatakan bahwa pertemuan tersebut lebih merupakan dialog antara pemerintah dan para ahli.
Dari pihak pemerintah, acara ini dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim dan mantan Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA). Pertemuan berlangsung selama sekitar 4,5 jam, dari pukul 16.30 hingga 21.00 WIB, di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta.
Pembahasan Program Pemerintah dan Isu Sumber Daya Alam
Pertemuan dimulai dengan paparan Prabowo mengenai berbagai program pemerintah dan upaya untuk menyematkan kekayaan sumber daya alam. Dalam paparannya, Prabowo menyampaikan beberapa isu penting terkait pengelolaan sumber daya alam. Menurut Abraham, Prabowo serius dalam menghadapi oligarki, meskipun ia mengakui potensi serangan balik dari kelompok tersebut terhadap ekonomi Indonesia.
“Meski mereka pasti punya cara untuk menghadapi Prabowo, misalnya ingin menggoyang ekonomi Indonesia agar supaya Indonesia jatuh dalam krisis,” kata Abraham.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan alasan bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski tidak ingat alasan spesifik, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bisa keluar dari Dewan Perdamaian jika ternyata lebih banyak mudaratnya bagi warga Gaza dan Palestina.
Topik Lain yang Dibahas
Prabowo juga menyentuh topik reformasi kepolisian dan hasil dari pertemuan dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss. Setelah Prabowo berbicara, setiap tokoh mempresentasikan materi sesuai bidangnya.
Abraham menyampaikan tentang pemberantasan korupsi dan pendekatan hukumnya. Ia menyoroti bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Indonesia masih buruk. Pada 2025, Transparency International merilis IPK untuk 2024, yang menempatkan Indonesia pada skor 37 dari skala 100.
Empat Poin Penting dalam Pemberantasan Korupsi
Menurut Abraham, ada empat poin penting dalam pemberantasan korupsi yang perlu diperbaiki:
- Foreign Bribery – penyuapan terhadap pejabat asing.
- Illict Enrichment – peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.
- Trading Influence – perdagangan pengaruh.
- Commercial Bribery – suap di sektor swasta.
“Empat hal ini menjadi isu internasional untuk agenda pemberantasan korupsi,” ujar dia.
Penjelasan Menteri Sekretaris Negara
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut tidak melibatkan tokoh oposisi, melainkan para tokoh masyarakat yang terbuka untuk berdialog dan memberikan masukan. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo terbuka terhadap berbagai pandangan dan aspirasi dari berbagai kalangan.
Pertemuan ini dianggap sebagai langkah penting dalam membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya dialog seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan pembangunan nasional.
