Perombakan Besar-Besaran di Jajaran Direksi Bank Himbara
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran direksi Bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola BUMN yang dinilai masih belum berpihak pada rakyat kecil. Kabar ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, saat memberikan keterangan di kawasan Bogor, Sabtu (31/1/2026).
Sjafrie menyoroti rapuhnya birokrasi dan lemahnya sistem pengawasan yang saat ini bersumber dari kursi pimpinan. Ia menyentil kebijakan Bank Himbara yang selama ini dianggap lebih memprioritaskan penyaluran kredit kepada pengusaha besar ketimbang pelaku usaha kecil.
“Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden memutuskan untuk mengganti semua direksinya. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN,” tegas Sjafrie.
Pemerintah kini menerapkan metode talent scouting untuk mencari nakhoda baru. Fokusnya bukan lagi pada sosok yang sudah lama menjabat di lingkaran kekuasaan, melainkan figur yang memiliki integritas dan nasionalisme tinggi. “Kita cari yang punya kemampuan intelektual dan praktisi, tapi yang terpenting: dia cinta Tanah Air. Kita butuh generasi muda yang cerdas, militan, dan kredibel untuk menjaga ‘perahu’ ekonomi Indonesia,” tambahnya.
Melawan Dominasi 10 Pengusaha Besar
Selain perbankan, Sjafrie juga mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai ketimpangan ekonomi nasional. Menurut data yang diterimanya, kekayaan alam Indonesia saat ini hanya dinikmati oleh sekitar 10 pengusaha besar. Ia menuding para pengusaha tersebut menjalankan bisnis dengan kedok legal, namun praktiknya justru merugikan negara melalui kebocoran anggaran yang fantastis, mencapai Rp5.770 triliun.
“Ada pengusaha-pengusaha tampil legal tapi tindakannya ilegal. Kedaulatan kita saat ini terancam oleh kedaulatan ekonomi,” ujar Sjafrie.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Sjafrie memastikan pihaknya akan bertindak tegas terhadap praktik pertambangan dan penyelundupan ilegal, mulai dari komoditas timah hingga sawit yang marak terjadi sejak era reformasi. Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tidak akan ada toleransi bagi para pemain kotor yang merusak kedaulatan negara demi kepentingan pribadi.
Resshufle Kabinet
Santer kabar perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kabar tersebut pun langsung ditanggapi pihak istana. Seperti diketahui, pembantu presiden atau menteri yang dinamai Kabinet Merah Putih resmi terbentuk pada 21 Oktober 2024 di istana kepresidenan. Pembentukan sekaiigus menandai dimulainya masa kerja Kabinet Merah Putih untuk periode 2024–2029.
Terkini, muncul rumor perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Dikabarkan yang akan dirombak yakni Menteri Luar Negeri Sugiono yang akan naik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Kursi Menlu nantinya akan diisi oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono.
Tanggapan Istana
Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa belum ada rencana perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Prabowo. Menurutnya belum ada pembicaraan di Istana mengenai reshuffle dalam waktu dekat.
“Belum ada, belum ada,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (28/1/2026).
Prasetyo menanggapi singkat terkait pernyataan Ketua Komisi 1 Utut Adianto yang menyebut bahwa Budi Djiwandono akan masuk kabinet. Ia hanya mengatakan bahwa belum ada pembicaraan tersebut.
“Belum,” katanya.
Sebelumnya Budi Djiwandono buka suara terkait kabar dirinya bakal menjadi bagian eksekutif atau pemerintahan di Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa masih tetap bertugas di Komisi I DPR RI.
“Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Daftar Perombakan Kabinet
Berikut daftar reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo sejak dirinya menjabat pada Minggu, 20 Oktober 2024:
1) 19 Februari 2025
– Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek mengganti Satryo Brodjonegoro
– Muhammad Yusuf Ateh diangkat sebagai Kepala BPKP
– Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP
– Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala BPS.
– Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN
2) 8 September 2025
– Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan
– Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
– Ferry Joko Yuliantono menggantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi
– Mochamad Irfan Yusuf dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah
– Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah
– Budi Gunawan dicopot sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
– Dito Ariotedjo dicopot sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
3) 17 September 2025
– Djamari Chaniago menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam
– Erick Thohir menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
– Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan
– Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan
– Farida Farichah dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi
– Angga Raka Prabowo menggantikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
– Muhammad Qodari menggantikan AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan
– Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian
– Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny Sanjaya dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
– Sarah Sadiqa dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
4) 8 Oktober 2025
– Akhmad Wiyagus dilantik sebagai Wamendagri
– Benyamin Paulus Octavianus dilantik sebagai Wamenkes
– Dirgayuza Setiawan dilantik sebagai Asisten khusus presiden bidang komunikasi dan analisa kebijakan
– Agung Gumilar Saputra dilantik sebagai Asisten khusus presiden bidang analisa data strategis.
– Dony Oskaria dilantik sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN
– Aminudin Maruf dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN
– Teddy Barata dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.
