Capaian Penanganan Stunting di NTB
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencatat capaian yang sangat positif dalam penanganan stunting sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, persentase stunting di NTB tercatat sebesar 13,39 persen atau 51.809 kasus dari total 387.065 balita. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat stunting di NTB berada di bawah rata-rata nasional (18,8 persen) serta melampaui target NTB tahun 2025 yang dipatok pada angka 21,7 persen.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor yang diperkuat hingga tingkat desa.
“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujar sosok yang akrab disapa Aka tersebut.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa penurunan stunting adalah agenda prioritas yang menyangkut masa depan generasi NTB. “Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama Kab/Kota Se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.
Data Penanganan Stunting Per Kabupaten/Kota
Adapun capaian penanganan Stunting per Kabupaten/Kota di NTB Desember 2025 berdasarkan data laporan gizi pada aplikasi sigizikesga Kementerian RI 2026:
- Lombok Barat: 9,58 persen
- Lombok Tengah: 9,99 persen
- Lombok Timur: 22,39 %
- Sumbawa: 10,70 %
- Dompu: 12,61 %
- Bima: 12,22 %
- Sumbawa Barat: 7,1 %
- Lombok Utara: 14,18 %
- Kota Mataram: 6,57 %
- Kota Bima: 9,49 %
Pemprov NTB memandang data tersebut sebagai dasar penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan lebih terarah, tepat sasaran, serta memperkuat daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan.
“Data kabupaten/kota menjadi pijakan untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah tetap dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” tambah Aka.
Perkembangan Kasus Stunting pada Awal 2026
Selain capaian tahun 2025, hasil pemantauan juga menunjukkan perkembangan kasus baru pada awal 2026. Pada Januari 2026, NTB mencatat 0,6 persen atau 1.890 kasus stunting baru, data ini tentunya menjadi pengingat bahwa pencegahan stunting harus terus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh lengah.
Rincian perkembangan stunting baru Januari 2026 per kabupaten/kota:
- Lombok Barat: 1,0 % (479 kasus baru)
- Lombok Tengah: 0,9 % (653 kasus baru)
- Lombok Timur: 0,8 % (545 kasus baru)
- Sumbawa: 0,3 % (79 kasus baru)
- Dompu: 0,0 % (tidak ada stunting baru)
- Bima: 0,1 % (36 kasus)
- Sumbawa Barat: 0,4 % (39 kasus baru)
- Lombok Utara: 0,3 % (41 kasus baru)
- Kota Mataram: 0,001 % (4 kasus baru)
- Kota Bima: 0,2 % (14 kasus baru)
Untuk persentase data stunting ini akan selalu di update sesuai hasil pengukuran tinggi badan setiap bulan, papar Aka.
Komitmen Gubernur Iqbal
Gubernur Miq Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan penguatan layanan pada wilayah yang masih menunjukkan penambahan kasus.
Lebih lanjut Gubernur Iqbal juga menekankan bahwa, penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Kita harus menguatkan pencegahan di hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, sampai layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas.
“Semua pihak harus bergerak,”tegasnya.
Dan harus diingat pencegahan dimulai dari Keluarga, untuk itu Pemprov NTB menekankan bahwa pencegahan stunting tidak hanya bertumpu pada layanan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga.
