Kritik Terhadap Penggunaan Dana Bencana
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Golkar, Khalid, mengingatkan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah agar tidak menggunakan dana bencana untuk membayar tunjangan atau biaya perjalanan dinas pejabat negara. Ia menyoroti bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran.
“Karena pejabat melakukan survei dan monitoring lapangan, kemudian tunjangan atau biaya perjalanan dinasnya dibebankan ke dana bencana,” ujar Khalid, Minggu (11/1/2026). Ia menekankan pentingnya penggunaan dana bencana Sumatera, khususnya Aceh, agar bisa tepat sasaran sehingga pemulihan bisa segera diatasi.
“Ini kerja-kerja kemanusiaan lho. Kita harus bekerja ikhlas untuk memulihkan Aceh pascabencana. Jangan ada yang ambil keuntungan dalam bencana,” tambahnya.
Pengawasan Penggunaan Dana Bencana
Khalid juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memantau penggunaan alokasi dana bencana agar tidak disalahgunakan. Ia khawatir anggaran bencana bisa ditilep atau digunakan secara tidak benar.
“Bukan tidak mungkin anggaran bencana ditilep, disalahgunakan. Ini yang harus kita awasi dari sekarang agar tidak menimbulkan masalah lain ke depan,” harapnya.
Selain itu, Khalid meminta semua pihak, terutama pejabat negara, untuk berhenti merespons berbagai persoalan yang muncul di media sosial. Menurutnya, pemerintah harus fokus pada pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat yang hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor.
Libatkan Pengusaha Lokal dalam Rehabilitasi
Dalam kesempatan tersebut, Khalid juga meminta Satgas bentukan pemerintah maupun DPR RI untuk melibatkan pengusaha lokal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Menurutnya, pembangunan Aceh harus dilakukan melalui skema padat karya atau pelibatan masyarakat sesuai keahlian mereka.
“Saya selaku anggota DPRA mendukung gagasan teman-teman Gapensi yang meminta pemerintah melibatkan pengusaha atau kontraktor lokal dalam masa recovery atau pemulihan,” katanya. Ia menambahkan bahwa pengusaha lokal sebenarnya juga korban dari bencana ini. Beberapa dari mereka memiliki alat-alat berat tetapi kini tidak bisa bekerja karena dampak bencana.
Khalid memprediksi tingkat inflasi di Aceh akan meningkat dalam waktu dekat. Selain hilangnya mata pencaharian warga seperti sawah dan perkebunan, masyarakat juga tidak memiliki pekerjaan. “Tapi dengan adanya pekerjaan pada masa rehab rekon, setidaknya ekonomi masyarakat bisa pulih dan kehidupan masyarakat akan normal kembali,” jelasnya.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Ia berharap masyarakat korban bencana juga dilibatkan dalam masa transisi pemulihan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Khalid mencontohkan masa rehab-rekon pascatsunami melanda Aceh. Lebih dari Rp 400 triliun anggaran rehab-rekon Aceh, uang yang belanjakan di Aceh hanya untuk kebutuhan material seperti batu bata dan pasir.
Sedangkan pembelian material lainnya dibelanjakan di luar Aceh. “Jangan sampai anggaran rehab-rekon yang besar, tapi yang berputar di masyarakat hanya untuk beli batu bata dan pasir. Sedangkan lainnya dibelanjakan di luar Aceh,” tambah dia.
