Uji Materiil terhadap Regulasi SIM dan Perokok yang Mengemudi
Seorang warga negara Indonesia bernama Syah Wardi telah mengajukan uji materiil terhadap dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini bertujuan untuk meminta perubahan aturan yang dianggap tidak jelas dan kurang efektif dalam melindungi keselamatan pengguna jalan, khususnya bagi pengemudi yang merokok saat berkendara.
Pendahuluan Permohonan Uji Materiil
Permohonan Syah Wardi teregistrasi dengan nomor 13/PUU-XXIV/2026. Dalam permohonannya, ia menyatakan bahwa norma dalam Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ belum memberikan kejelasan hukum yang cukup untuk mencegah tindakan-tindakan berbahaya seperti merokok saat mengemudi.
Menurut Syah Wardi, frasa “penuh konsentrasi” dalam Pasal 106 ayat (1) dianggap terlalu abstrak dan tidak disertai penjelasan limitatif. Hal ini menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum, sehingga pengemudi yang merokok sering kali tidak mendapatkan sanksi secara konsisten.
Isi Permohonan dan Petitum
Dalam permohonannya, Syah Wardi menawarkan beberapa petisi atau petitum yang ingin dijadikan dasar bagi MK untuk mengambil keputusan. Berikut adalah tujuh poin utama dari permohonan tersebut:
Mengabulkan seluruh permohonan
Syah Wardi meminta MK mengabulkan permohonannya sepenuhnya, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketidakjelasan aturan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.Menyatakan Pasal 106 Ayat (1) Tidak Sesuai dengan UUD 1945
Pasal ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak menjelaskan secara tegas bahwa kewajiban mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi melarang setiap perbuatan yang mengganggu keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan pengguna jalan lainnya, termasuk merokok saat berkendara.Menyatakan Pasal 283 Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat
Syah Wardi menilai bahwa Pasal 283 tidak memenuhi standar hukum yang diperlukan, terutama dalam hal besaran denda dan masa kurungan yang diberikan kepada pelanggar yang merokok saat berkendara.Memperkuat Sanksi Tambahan
Selain sanksi pidana, Syah Wardi meminta adanya sanksi tambahan seperti kerja sosial atau pencabutan SIM bagi pengemudi yang terbukti merokok saat berkendara.Meningkatkan Perlindungan Hukum
Ia menegaskan bahwa pemberian sanksi tambahan dan pemaknaan maksimal dalam penegakan hukum merupakan cara untuk melindungi warga negara dari ancaman fisik akibat residu pembakaran rokok.Mengingatkan Negara atas Kewajibannya
Syah Wardi menyoroti bahwa kegagalan negara dalam memberikan sanksi yang berat terhadap perilaku merokok saat berkendara dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak hidup dan rasa aman warga negara.Memerintahkan Pemuatan Putusan dalam Berita Negara
Terakhir, ia meminta agar putusan MK dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Reaksi dan Dampak
Permohonan ini telah menarik perhatian publik dan kalangan ahli hukum. Banyak yang menilai bahwa regulasi yang ada saat ini masih membutuhkan revisi untuk menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna.
Selain itu, isu ini juga menjadi topik diskusi dalam berbagai media dan forum diskusi. Beberapa ahli hukum menilai bahwa jika MK menyetujui permohonan Syah Wardi, maka regulasi terkait SIM dan larangan merokok saat berkendara akan menjadi lebih jelas dan efektif.
Kesimpulan
Permohonan uji materiil yang diajukan oleh Syah Wardi menunjukkan pentingnya revisi regulasi yang tidak jelas dan tidak efektif. Dengan adanya langkah-langkah seperti pencabutan SIM atau sanksi tambahan, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok saat berkendara serta memastikan keselamatan pengguna jalan.
