Karimunjawa Jadi Pilot Project Sekolah Unggul Terintegrasi Nonasrama
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengumumkan bahwa Karimunjawa, Kabupaten Jepara, akan menjadi daerah proyeksi pembangunan Sekolah Unggul Terintegrasi Nonasrama. Pengumuman ini disampaikan setelah Mu’ti berkunjung ke SMPN 1 Tahunan Jepara untuk meresmikan beberapa sekolah yang telah menyelesaikan program revitalisasi.
Sekolah Unggul Terintegrasi Nonasrama merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Setelah adanya Sekolah Rakyat (SR) yang berbasis asrama, pemerintah kini meluncurkan kebijakan baru yang dikenal sebagai Sekolah Unggul Terintegrasi.
Pembentukan Sekolah Unggul Terintegrasi bertujuan untuk menggabungkan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat dalam satu kesatuan pendidikan. Dalam satu kawasan terpadu, pendidikan terintegrasi akan mencakup usia dasar hingga pendidikan jenjang menengah dan kejuruan.
Mu’ti menjelaskan bahwa Sekolah Unggul Terintegrasi Nonasrama akan dimulai pada tahun 2026. Untuk itu, Kemendikdasmen telah melakukan beberapa kali pengkajian bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) serta pihak-pihak terkait lainnya.
Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pembicaraan dengan Bupati Jepara, Witiarso Utomo, untuk menyiapkan master plan pembangunan sekolah unggul dan terintegrasi nonasrama. Termasuk arahan kepada bupati untuk menyiapkan program khusus pendidikan di daerah terpencil. Contohnya adalah program pembelajaran jarak jauh yang bekerja sama dengan DPRD yang memiliki program kerja di daerah 3T.
Menurut Mu’ti, inovasi teknis pelaksanaan pendidikan akan membuat proses belajar mengajar lebih kreatif, efektif, dan efisien. Ia berharap Jepara dapat menjadi “Champion” dalam lahirnya sekolah unggul terintegrasi.
Siapkan Masterplan Pembangunan Sekolah Terintegrasi
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyatakan bahwa Pemkab Jepara segera menyiapkan master plan rencana pembangunan sekolah terintegrasi di Karimunjawa. Menurut Wiwit, sapaan akrabnya, Sekolah Rakyat (SR) menampung masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan 2. Sementara masyarakat yang masuk dalam desil 3 dan seterusnya akan terfasilitasi dengan adanya sekolah terintegrasi.
Wiwit menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman arahan dan kebijakan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa rencana site plan segera disiapkan.
“Ini kebijakan menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Tujuan Sekolah Unggul Terintegrasi
Beberapa tujuan utama dari pembangunan Sekolah Unggul Terintegrasi Nonasrama antara lain:
* Meningkatkan kualitas pendidikan melalui integrasi jenjang pendidikan.
* Memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
* Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan infrastruktur pendidikan.
* Mendorong inovasi dalam metode pembelajaran dan pengelolaan sekolah.
Fase Implementasi
Implementasi Sekolah Unggul Terintegrasi Nonasrama akan dilakukan secara bertahap. Tahun 2026 menjadi awal dari penerapan kebijakan ini. Sebelumnya, pihak terkait akan melakukan persiapan matang, termasuk penyusunan master plan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.
Peran Daerah Terpencil
Daerah terpencil seperti Karimunjawa akan menjadi fokus utama dalam implementasi Sekolah Unggul Terintegrasi. Pemerintah akan memastikan bahwa daerah-daerah ini tidak tertinggal dalam hal akses pendidikan. Salah satu cara yang digunakan adalah program pembelajaran jarak jauh yang bekerja sama dengan DPRD dan lembaga lainnya.
Tantangan dan Solusi
Beberapa tantangan yang mungkin muncul dalam penerapan Sekolah Unggul Terintegrasi Nonasrama antara lain:
* Keterbatasan sumber daya dan anggaran.
* Kurangnya tenaga pendidik yang memadai.
* Infrastruktur yang belum memadai di daerah terpencil.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas guru dan pengelola sekolah juga akan menjadi prioritas.
