Kesejahteraan Guru Honorer di Jakarta Dinilai Tidak Layak
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyoroti kondisi kesejahteraan guru honorer di Jakarta yang dinilai sangat tidak layak. Ia menyebut bahwa gaji yang diterima oleh guru honorer jauh tertinggal dibandingkan pekerja sektor lain, termasuk para sopir program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ubaid, banyak guru honorer di sekolah swasta Jakarta masih menerima gaji dalam kisaran Rp 300 hingga Rp 400 ribu per bulan. Angka tersebut dinilai sangat tidak layak jika dibandingkan dengan upah sopir MBG yang minimal mencapai Rp 3 juta per bulan.
“Kalau dihitung, sopir MBG bisa mendapatkan lebih dari Rp 3 juta per bulan. Sementara guru honorer di Jakarta digaji hanya Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu. Ini Jakarta, bukan daerah terpencil,” ujar Ubaid saat refleksi akhir tahun rapor pendidikan Tahun 2025 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).
Pendidikan Tinggi, Gaji Rendah
Ubaid menilai kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat banyak guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun di sektor pendidikan dan memiliki latar belakang pendidikan tinggi, mulai dari S1 hingga S2.
“Jadi pertanyaannya, lebih rasional mana? Jadi sopir MBG yang tidak perlu sekolah tinggi, atau jadi guru yang S1, S2 tapi gajinya hanya Rp 300 ribu?” tanyanya.
Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah
Ia juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya kesejahteraan guru. Menurutnya, kebijakan pemerintah selama ini lebih bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Pemerintah selalu menjawab dengan tunjangan dan insentif. Padahal itu kebijakan lama sejak era SBY, dilanjutkan Jokowi, sampai sekarang. Itu tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Menurut Ubaid, persoalan utama adalah status guru honorer yang hingga kini belum sepenuhnya diakui oleh negara. Akibatnya, mereka rentan diberhentikan sewaktu-waktu setiap tahun ajaran baru.
“Statusnya saja tidak jelas. Diakui negara saja tidak. Sekolah bisa kapan saja memecat guru honorer yang digaji Rp 300 ribu itu,” kata dia.
Mayoritas Sekolah Swasta
Ubaid juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada guru negeri. Di Jakarta, hanya sekitar 35 persen SMA berstatus negeri, sementara 65 persen lainnya adalah sekolah swasta.
“Kalau guru swasta mogok, anak-anak Jakarta tidak bisa sekolah. Artinya guru swasta juga bagian dari tanggung jawab negara,” ujarnya.
Tak Sebesar MBG
Ia menyebut, berdasarkan perhitungan JPPI, peningkatan kesejahteraan guru honorer sebenarnya tidak membutuhkan anggaran sebesar yang sering dibayangkan.
“Kalau guru honorer disejahterakan minimal setara Rp 3–4 juta per bulan, itu tidak sampai ratusan triliun. Bahkan tidak sampai anggaran program MBG satu bulan,” kata Ubaid.
Ia menambahkan, JPPI juga pernah menghitung bahwa untuk menjalankan amanat konstitusi pendidikan gratis bagi seluruh anak Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, hanya dibutuhkan sekitar Rp 75 triliun.
“Itu setara dengan anggaran MBG selama sekitar dua bulan. Tapi pilihan kebijakan itu tidak diambil,” ucapnya.
Peringatan untuk Pemerintah
Ubaid menegaskan, selama pemerintah tidak menata persoalan guru secara serius dan berbasis data, sektor pendidikan hanya akan terus dijadikan panggung pencitraan politik, sementara kesejahteraan guru tetap terabaikan.
