JAKARTA – Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan penerapan status darurat ekonomi dan pencabutan subsidi bahan bakar, yang menjadi langkah signifikan dalam perubahan kebijakan ekonomi negara tersebut. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap inflasi yang telah melebihi 20% dan tekanan terhadap stabilitas fiskal.
Pengumuman tersebut menandai pergeseran dari kebijakan ekonomi sosialis yang berlangsung selama lebih dari dua dekade. Menurut Paz, tindakan ini bertujuan untuk memperkuat keuangan publik dan menciptakan sistem redistribusi yang lebih transparan dan adil. “Menghapus subsidi yang tidak efektif bukan berarti meninggalkan rakyat, melainkan menegakkan ketertiban, keadilan, serta distribusi sumber daya yang lebih seimbang,” ujarnya.
Kebijakan baru ini langsung memicu kenaikan harga bahan bakar yang sangat drastis. Harga bensin naik hingga 86%, sedangkan harga solar meningkat lebih dari 160%. Kenaikan ini menjadi penyesuaian terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Harga baru akan berlaku selama enam bulan sebelum dievaluasi kembali.
Beberapa stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Kota La Paz dilaporkan menghentikan sementara penjualan karena lonjakan permintaan. Pengendara bergegas membeli bahan bakar bersubsidi setelah pengumuman tersebut. Sebelumnya, Bolivia dikenal memiliki salah satu harga bahan bakar terendah di kawasan. Namun, penurunan produksi gas alam telah menyebabkan krisis cadangan devisa, mengakibatkan kelangkaan bahan bakar dan dolar AS, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Untuk melindungi masyarakat, pemerintah juga mengumumkan sejumlah langkah perlindungan sosial. Upah minimum akan dinaikkan sebesar 20% pada tahun depan, mencapai 3.300 boliviano atau sekitar US$479. Program Renta Dignidad, yang memberikan tunjangan bagi warga lanjut usia tanpa pensiun, akan meningkat sebesar 150 boliviano (US$22). Bonus sekolah untuk siswa sekolah negeri juga akan naik sebesar 100 boliviano (US$15), setara dengan 50% dari nilai sebelumnya.
Selain itu, pemerintah meluncurkan program bantuan tunai luar biasa bagi keluarga paling rentan. “Ini bukan hanya bantuan sosial. Ini adalah dukungan bagi keluarga yang sudah hancur,” kata Paz. Ia menunjukkan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Dekret yang dikeluarkan juga memberi kewenangan kepada bank sentral untuk mengamankan jalur pembiayaan likuiditas, merevisi regulasi internal, menerbitkan instrumen keuangan eksternal, melakukan lindung nilai valuta asing, serta menjalankan skema pertukaran mata uang (currency swap) guna menstabilkan neraca pembayaran. Langkah ini baru-baru ini dibahas dengan pejabat Amerika Serikat di Washington.
Selain itu, Paz mengumumkan program untuk mendorong investasi domestik dan asing dengan jaminan stabilitas hukum dan perpajakan hingga 15 tahun. Program ini mencakup kepastian bahwa perubahan regulasi di masa depan tidak akan berlaku bagi investasi yang dilindungi tanpa persetujuan eksplisit dari investor.
Dekret tersebut juga menginstruksikan bank sentral untuk beralih ke rezim nilai tukar baru. Hal ini berpotensi mengakhiri sistem kurs tetap yang berlaku sejak 2011. Selama ini, nilai tukar boliviano dipatok di level 6,96 per dolar AS, jauh di bawah kurs pasar paralel yang mendekati 10 boliviano per dolar.
