Langkah Tegas Sekolah dalam Menghadapi Penggunaan Gawai di Kalangan Siswa
Di tengah tantangan penggunaan telepon genggam yang semakin marak di kalangan pelajar, beberapa sekolah di Indonesia memilih untuk menerapkan aturan ketat guna menjaga fokus siswa selama proses belajar mengajar. Salah satu contohnya adalah SMPN 3 Batibati yang telah menerapkan kebijakan penitipan perangkat elektronik selama jam pelajaran.
Penegakan Aturan dengan Pendekatan Keras
Kepala SMPN 3 Batibati, Faridah Dewisari, menjelaskan bahwa pihak sekolah pernah memberikan sanksi berupa pengamanan sementara terhadap tiga siswa yang kedapatan menggunakan handphone tanpa izin. Kejadian ini terjadi pada masa awal penerapan larangan penggunaan handphone di lingkungan sekolah setelah ia menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun 2023.
Menurut Faridah, meskipun aturan telah disosialisasikan kepada seluruh siswa dan orang tua, masih ada siswa yang melanggarnya. Ia mengambil alih perangkat tersebut dan menyimpannya hingga selesai ujian semester. Setelah itu, siswa dapat mengambil kembali handphone mereka.
“Tujuan dari sanksi ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk memberikan efek jera agar siswa lebih patuh terhadap aturan,” ujarnya.
Selama masa pengamanan, kartu SIM tetap dikembalikan kepada pemiliknya agar siswa tetap bisa menghubungi keluarga jika diperlukan. Faridah menegaskan bahwa kebijakan ini diperlukan karena penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat mengganggu proses belajar serta membuka akses terhadap konten negatif di internet.
Kebijakan Sekolah yang Lebih Terstruktur
Saat ini, siswa masih diperbolehkan membawa handphone ke sekolah, namun perangkat tersebut wajib dititipkan kepada guru piket ketika tiba di sekolah. Handphone hanya boleh digunakan apabila ada pembelajaran berbasis digital dan setelah itu kembali diamankan. Setelah selesai, gawai dititipkan lagi ke guru piket.
Selain itu, sekolah juga rutin memberikan edukasi tentang bahaya penggunaan internet yang tidak bijak. Sosialisasi dilakukan kepada siswa maupun orang tua dengan melibatkan kepolisian, Koramil, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan tiap awal tahun ajaran baru.
Contoh Lain: SMAN 2 Kintap
Langkah serupa juga diterapkan di SMAN 2 Kintap. Kepala sekolah Qonitah mengungkapkan bahwa sejak awal 2024, pihaknya memberlakukan aturan siswa dilarang membawa dan menggunakan handphone tanpa izin guru. Untuk mengawasi pelaksanaannya, sekolah menyediakan loker khusus penitipan handphone.
Siswa yang membawa gawai wajib menyimpannya selama jam pelajaran berlangsung dan hanya dapat menggunakannya apabila diperlukan untuk kegiatan pembelajaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan handphone yang tidak terkontrol lebih banyak membawa dampak negatif. Karena itu, sekolah mengambil kebijakan penitipan agar siswa lebih fokus belajar.
Qonitah menambahkan bahwa sekolah juga memberi dispensasi pada kondisi tertentu, misalnya ketika siswa perlu menghubungi keluarga karena alasan mendesak. Namun penggunaan telepon dilakukan di ruang guru dengan pengawasan langsung tenaga pendidik.
Perspektif Orang Tua
Di sisi lain, kalangan orang tua mengakui tantangan pengawasan anak di era digital semakin kompleks. Muhammad Irman, warga Pelaihari yang memiliki anak usia sekolah, menilai pelarangan total penggunaan handphone bukan solusi yang mudah diterapkan di lingkungan keluarga.
Menurutnya, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan modern sehingga pendekatan yang lebih efektif adalah pendampingan dan edukasi berkelanjutan. “Kalau saya, anak tetap boleh memegang handphone. Tapi pengawasan tetap dilakukan. Bukan dengan cara merazia atau memeriksa secara berlebihan karena itu bisa membuat anak merasa tidak nyaman,” katanya.
Irman mengaku lebih memilih membangun komunikasi dan memberikan pemahaman mengenai risiko konten negatif yang beredar di internet. Ia juga mendorong anak memanfaatkan teknologi untuk kegiatan produktif seperti belajar membuat konten positif dan mengembangkan kreativitas digital.
Dukungan dari Masyarakat
Kebijakan kedua sekolah tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. Warga Pelaihari, Hasan Mahruf, menilai langkah pengamanan sementara handphone selama jam belajar merupakan kebijakan yang tepat di tengah tingginya ketergantungan anak terhadap gawai.
Menurutnya, keberadaan handphone di ruang kelas sering menjadi sumber distraksi yang membuat siswa kehilangan konsentrasi saat guru menjelaskan materi pelajaran. “Saya setuju dengan kebijakan itu. Kalau handphone tetap dipegang siswa selama belajar, godaan membuka media sosial, bermain game atau melihat hal lain pasti besar. Dengan diamankan sementara, anak-anak bisa lebih fokus mengikuti pelajaran,” katanya.
Ia mengatakan pengawasan penggunaan gawai harus dilakukan bersama antara sekolah dan orang tua agar anak tidak mudah terpapar konten pornografi, perundungan siber maupun berbagai informasi negatif lainnya di internet.
Relevansi di Era Digital
Langkah tegas yang diterapkan SMPN 3 Batibati dan SMAN 2 Kintap dinilai semakin relevan di tengah tingginya paparan konten digital pada anak. Data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan sekitar 50 persen anak Indonesia pernah terpapar konten seksual di internet, sementara 48 persen mengalami kekerasan berbasis gender secara online.
Di tengah ancaman tersebut, disiplin penggunaan gawai di sekolah kini tidak lagi sekadar urusan tata tertib, melainkan bagian dari ikhtiar melindungi generasi muda dari risiko dunia digital yang semakin kompleks.
