WAKIL Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, akhirnya memberikan klarifikasi terkait keluhan 14 ribu pengembang yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan kementerian. Menurutnya, pemerintah tidak pernah bermaksud menyulitkan pengembang, justru ingin menciptakan kebijakan yang lebih adil dan transparan dalam sektor perumahan.
Fahri menegaskan bahwa pemerintah berperan sebagai regulator dalam industri perumahan dan tidak memiliki niatan untuk mengambil alih tugas pengembang.
“Kami sangat memahami pentingnya peran pengembang dalam menyediakan rumah bagi MBR. Oleh karena itu, kami ingin bekerja sama dengan pengembang untuk mencapai target 3 juta rumah,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (27/2).
Menurut Fahri, kementerian saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah ada untuk memastikan keberlanjutan program perumahan nasional. Dia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta kemitraan dengan swasta untuk mempercepat pembangunan perumahan.
“Kami menyadari bahwa tantangan dalam sektor perumahan sangat kompleks, dan kami berkomitmen untuk mencari solusi terbaik bersama pengembang. Kami ingin memastikan bahwa semua pihak dapat bekerja sama dalam suasana yang kondusif dan produktif,” tambahnya.
Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang, juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan membahas cara terbaik dalam mewujudkan program perumahan nasional.
“Kolaborasi adalah kunci. Kami ingin mendengar masukan dari para pengembang sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih efektif dan tidak merugikan siapapun,” katanya.
Dengan berbagai klarifikasi ini, pemerintah berharap agar pengembang dapat melihat niat baik pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil. Sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan pengembang diharapkan dapat mempercepat realisasi target pembangunan 3 juta rumah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia.
Pakar kebijakan perumahan, Muhammad Joni, menegaskan bahwa perumahan bukan sekadar konstruksi fisik, melainkan bagian dari amanat konstitusi serta cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu, sektor perumahan harus menjadi fondasi kokoh bagi negara, dan seluruh pihak perlu mendukung keberhasilan program tiga juta rumah.
“Kementerian PKP harus berupaya lebih keras agar program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai target. Saat ini, masih ada ketidakpastian dalam merumuskan kebijakan, sehingga arah yang jelas belum terlihat,” ungkapnya.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan dalam sektor perumahan, termasuk para pengembang dan Badan Bank Tanah, harus diperkuat karena memiliki peran strategis dalam menyukseskan program ini. Selain itu, dibutuhkan perencanaan induk yang matang untuk memastikan pemanfaatan lahan secara optimal.
Lebih lanjut, ia menyoroti berbagai hambatan yang masih menghambat sektor perumahan rakyat. Ia menekankan bahwa Menteri PKP harus mampu menciptakan regulasi yang sebelumnya menjadi kendala agar kini justru menjadi solusi. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih luas serta percepatan eksekusi agar program ini dapat terealisasi dengan efektif.
“Program tiga juta rumah harus berhasil. Dibutuhkan kebijakan yang jelas, tepat sasaran, cepat, dan menciptakan rasa optimisme sehingga dapat menjadi kebijakan yang kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dukungan Badan Bank Tanah
Sementara itu, Badan Bank Tanah menyatakan 100 persen sangat mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam program 3 juta rumah. Bagi Bank Tanah, program tersebut akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki huniannya sendiri.
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengatakan, Badan Bank Tanah saat ini memiliki total persediaan tanah seluas 33.115,6 Ha per akhir 2024, di mana sebagian dari total persediaan tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program 3 juta rumah.
“Saat ini kami sudah memiliki portofolio pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan MBR di Kendal dan Brebes, Jawa Tengah. Wilayah ini akan terus bertambah seiring komitmen kuat kami dalam menciptakan ekonomi berkeadilan serta mendukung program pemerintah,” sebutnya.
Badan Bank Tanah saat ini juga sedang menjajaki kolaborasi dengan Kementerian PKP dan stakeholder lain dalam mendukung penyediaan program 3 juta rumah. Selain menyediakan tanah bagi perumahan MBR, Badan Bank Tanah juga tengah mengembangkan berbagai skema pemanfaatan lahan agar bisa lebih optimal dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait hunian layak.
“Kami juga melihat peluang untuk bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya agar akses permodalan bagi pengembang kecil semakin mudah. Dengan demikian, lahan yang tersedia bisa lebih cepat dimanfaatkan,” tambah Parman.
Selain itu, Badan Bank Tanah juga akan melakukan identifikasi terhadap kawasan-kawasan potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya di daerah-daerah yang memiliki permintaan tinggi terhadap hunian terjangkau. Dengan koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah dan pengembang, diharapkan proyek-proyek pembangunan rumah subsidi bisa berjalan lebih lancar dan efisien. (Z-10)
