Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti perilaku menteri-menteri yang memicu cukup tingginya angka ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI, kata Hensa, sebanyak 27,5 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurutnya, hasil survei itu selaras dengan pernyataan tegas Prabowo yang menyatakan tidak ragu-ragu menindak menterinya. Hal itu semakin menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja beberapa menteri, bahkan dari Prabowo sendiri.
Hal itu semakin diperkuat dengan pernyataan bahwa sudah ada peringatan yang diberikan dalam 100 hari pertama pemerintahan. Hensa menjelaskan, dalam melakukan reshuffle, presiden biasanya mempertimbangkan tiga hal: subjektivitas, kinerja, dan faktor politik.
“Subjektivitas yang pertama biasanya menjadi kunci dari penilaian itu, lalu kalau kinerja itu ada rapornya, yang ketiga adalah politis,” ujarnya.
Subjektivitas, kata Hensa, mengacu pada suka atau tidak sukanya seorang presiden terhadap menteri tersebut. Lalu, kinerja bergantung pada penilaian seorang presiden terhadap menteri terkait tugas-tugas yang diberikan.
“Yang ketiga adalah hal politis. Mengganggu kekompakan kekuatan politiknya dia nggak? Apalagi kan sekarang MK sudah mempersilahkan siapapun partai yang lolos verifikasi boleh mengajukan calon presiden sendiri,” kata Hensa.
“Kalau kemudian ini ada yang dilepas dari koalisi, nanti kelak akan mengancam atau menjadi lawan tanding yang berat nggak buat Prabowo di 2029. Hal-hal itu kan pasti semuanya dihitung,” lanjutnya.
Terkait dengan kementerian atau menteri mana saja yang mendapatkan rapor merah, Hensa menyoroti kementerian yang berhubungan dengan ekonomi akan mendapatkan evaluasi keras dari Prabowo.
Menurutnya, hingga kini ekonomi negara masih menjadi catatan tersendiri bagi Prabowo.
“Bayangkan saja pertumbuhan ekonomi kita kan turun dari 5,03 jadi 5,02. Sementara keinginannya kan di 8 persen. Kita sudah terlalu lama berada di pertumbuhan ekonomi 5 persen itu, jadi artinya ya stagnan aja,” tegas Hensa.
“Nggak ada apa-apa hasilnya. Bahkan kelas menengah makin turun, sementara yang kelas kaya makin kaya,” ucapnya.
Di sisi lain, Hensa mengatakan, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI bertajuk “100 Hari Masa Pemerintahan Prabowo-Gibran”, 72,5 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun demikian, kata Hensa, angka tersebut juga dapat tercapai akibat program-program yang berhubungan dengan ekonomi, terutama Makan Bergizi Gratis yang dipertanyakan kelangsungannya sampai kapan.
“Memang program mengenyangkan perut rakyat ini, diapresiasi betul oleh masyarakat. Tapi kan mau sampai kapan ini programnya, sementara uangnya kan, kalau kata salah satu menteri, cuma sampai Juni aja, 70-an triliun itu,” ungkap Hensa.
Hensa menegaskan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo sebagian besar disebabkan oleh perilaku buruk para menteri.
“Hasil survei KedaiKOPI itu 27,5 persen masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Prabowo selama 100 hari belakangan, dan penyumbang terbesarnya adalah perilaku menteri yang buruk,” papar Hensa.
Menurutnya, media sosial saat ini sangat membantu masyarakat dalam memberikan opini terkait kinerja para menteri.
Hal itu, kata Hensa, yang menyebabkan kritik masyarakat pun sejalan dengan perkataan Prabowo terkait menterinya. “Hasil survei KedaiKOPI menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat ini sejalan dengan perkataan Prabowo terhadap menteri-menterinya,” pungkasnya. (Ykb/P-2)
