Bekasi – Upaya percepatan penurunan stunting di desa kini mulai diarahkan ke pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah mendorong pemanfaatan pembelajaran digital sebagai instrumen baru untuk memperkuat kapasitas pelaku pembangunan desa.
Langkah ini mengemuka dalam rapat finalisasi modul e-learning konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang digelar di Hotel Horison Ultima Bekasi, Senin (27/4/2026). Kegiatan tersebut melibatkan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kemendesa PDT, Bappenas, BKKBN, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Drs. Andrey Ikhsan Lubis, menilai transformasi metode pembelajaran menjadi kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas persoalan stunting.
Menurutnya, pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan di lapangan. “Stunting bukan persoalan tunggal. Ia berkaitan dengan pola asuh, sanitasi, layanan kesehatan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya dalam sambutan.
Ia menekankan, desa menjadi titik krusial dalam implementasi kebijakan karena bersentuhan langsung dengan kelompok sasaran, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur dan pendamping desa dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan intervensi.
Dalam konteks tersebut, pengembangan modul e-learning disebut sebagai upaya memperluas akses pembelajaran yang lebih fleksibel dan berkelanjutan. Materi dirancang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga praktik lapangan, termasuk pendataan, pelaporan, hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.
Kepala BPSDM Kemendesa PDT, Dr. Agustomi Masik, menegaskan bahwa pendekatan terhadap stunting harus dilakukan secara menyeluruh. Ia menyebut persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat desa.
“Ini bukan sekadar soal makanan. Ada pola asuh, sanitasi, hingga kebijakan desa yang harus berjalan beriringan,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Bina Institusi Masyarakat BKKBN, Dr. Mahyuzar, menyoroti peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak di tingkat akar rumput. Pendampingan langsung kepada keluarga dinilai menjadi kunci dalam memastikan intervensi berjalan efektif.
Di sisi lain, aspek desain pembelajaran juga menjadi perhatian. Pakar teknologi pembelajaran, Prof. Dr. Ir. Dwi Sulisworo, mengingatkan bahwa digitalisasi modul tidak boleh berhenti pada perubahan format.
“E-learning bukan sekadar memindahkan materi ke platform online. Harus ada desain pembelajaran yang tepat dan relevan dengan konteks sosial masyarakat,” ujarnya.
Rapat finalisasi ini menjadi tahap penting sebelum modul diterapkan secara luas. Pemerintah berharap, melalui pendekatan digital yang lebih terintegrasi, intervensi penurunan stunting di desa dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Meski demikian, sejumlah pembahasan masih akan dilanjutkan setelah beberapa perwakilan kementerian/lembaga berhalangan hadir dalam forum tersebut.
Penulis: Abdurrahman
