Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pemilihan presiden atau Presidential Threshold harus diikuti dengan penguatan pelembagaan partai politik (parpol).
“Penghapusan ambang batas akan berdampak pada parpol yang harus memiliki peluang untuk mengajukan calon presiden, tetapi di dalam kelembagaan parpol itu sendiri masih menyimpan pekerjaan rumah,” katanya saat ditemui Media Indonesia pada Rabu (8/1).
Bima menilai, tidak semua parpol memenuhi indeks kelembagaan yang ideal, khususnya dalam hal rekrutmen dan pendanaan. Dikatakan bahwa pemerintah harus memperkuat kelembagaan parpol melalui revisi UU partai politik.
“Keniscayaan untuk kita memperkuat pelembagaan partai mulai dari rekrutmen, perdana partai dan lainnya. Lagi-lagi ini karena saya yakin akan menjadi momentum yang bagus untuk memperkuat demokrasi,” jelasnya.
Menurut Bima, jika penghapusan Presidential Threshold ditujukan untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi secara utuh, maka perbaikan yang dilakukan harus menyentuh pilar utama yaitu partai politik.
“Kalau kita mau demokratis dengan semua parpol boleh mencalonkan ya boleh saja, tetapi kondisi partainya juga harus demokratis dan pelembagaannya ideal. Harus komprehensif, jangan sepotong-sepotong,” imbuhnya.
Melansir hasil kajian yang dilakukan Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terhadap sembilan parpol yang ada di DPR periode 2019-2024, tercatat tidak semua parpol memenuhi indeks kelembagaan yang ideal.
Tercatat hanya ada dua parpol yang masuk kategori terlembaga baik, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Sementara tujuh parpol lainnya masuk kategori terlembaga sedang, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Indeks Pelembagaan Partai Politik tersebut menjadi alat ukur akademik yang digunakan untuk mengukur seberapa terlembaga parpol berdasarkan tiga dimensi, yakni derajat kesisteman, infusi nilai, dan kemandirian partai. (DEV/P-2)
