PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah menilai laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai nominasi tokoh paling korup merupakan hal yang mengagetkan.
Herdiansyah menilai laporan tersebut berdasarkan survei jurnalis dan masyarakat dalam menilai bagaimana Jokowi memimpin selama dua periode.
“Apa yang dirilis oleh OCCRP itu hal yang tidak mengagetkan sebenarnya, kan basis penilaiannya itu adalah survei dan pendapat dari jurnalis, termasuk jaringan masyarakat global yang mereka miliki. Ukurannya bagaimana soal komitmen pemberantasan korupsi termasuk bagaimana perkembangan otoritarianisme di bawah rezim Jokowi. Kalau kita lihat pemerintahan Jokowi selama dua periode kita sama-sama paham yang menyebabkan KPK terpuruk dan “dihabisi” di bawah pemerintahan Jokowi,” kata Herdiansyah, kepada Media Indonesia, Rabu (1/1).
Selain itu, Herdiansyah menilai selama Jokowi memimpin berkembang isu-isu yang menguatkan otoritarianisme seperti presiden tiga periode dan politik dinasti menggunakan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Isu periode juga berkembang. Itu menguatkan otoritarianisme. Belum lagi soal politik dinasti bagaimana menggunakan segala upaya mengkooptasi lembaga seperti MK untuk melenggangkan kekuasaan. Jadi apa yang disampaikan rilis itu adalah hal yang menurut saya terkonfirmasi dengan keputusan politik Jokowi dalam dua periode pemerintahannya,” katanya.
Sebelumnya, OCCRP mengumumkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis lain yang paling banyak dipilih.
Adapun, tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu ialah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Pengusaha dari India Gautam Adani.
“Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP,” demikian keterangan OCCRP di situs webnya pada Selasa, 31 Desember 2024.
“Pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah,” kata penerbit OCCRP Drew Sullivan. (faj/M-3)
