PEMERINTAH menargetkan mampu melakukan belanja di Desember 2024 sebesar Rp517,85 triliun agar alokasi belanja negara dalam APBN terpenuhi. Itu merupakan selisih realisasi belanja negara hingga November 2024 tercatat mencapai Rp2.894,5 triliun, setara 87% dari pagu sebesar Rp3.325,1 triliun.
“Ditargetkan terealisasi dari outlook itu masih Rp517,85 triliun, jadi Desember saja. Ini menjadi fokus kita di minggu-minggu ini, karena kita akan bicara tentang belanja yang akan dibayarkan Rp517 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Rabu (11/12).
“Memang sangat signifikan dalam tiga minggu terakhir. Ini yang disampaikan diharapkan ini akan menggerakkan sisi perekonomian, karena volume dari operasi APBN memberikan stimulus terhadap perekonomian yang sifatnya signifikan,” tambahnya.
Jika target belanja di akhir tahun tersebut tercapai, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai yang telah ditargetkan. Pasalnya itu akan sejalan dengan momentum peningkatan konsumsi masyarakat di akhir tahun pada periode Natal dan Tahun Baru.
Sisa belanja yang diupayakan terserap hingga tutup buku APBN 2024 itu, kata Sri Mulyani, sedianya berjalan seperti hitung-hitungan yang dilakukan oleh institusi pengelola keuangan negara. Kinerja APBN dalam 11 bulan di tahun ini dinilai masih berada dalam tren yang positif.
Itu menurutnya terlihat dari keseimbangan primer APBN yang masih mencatatkan surplus Rp47,1 triliun, lebih baik dari desain APBN yang defisit di angka Rp25,5 triliun. “Jadi untuk total postur saat ini, hingga 30 November defisit Rp401,8 triliun dibandingkan dengan desain APBN Rp522,8 triliun, ini masih lebih kecil, yaitu 1,81% dari PDB, karena desain APBN 2,29% dari PDB,” jelas Ani.
Adapun defisit itu berasal dari kinerja pendapatan negara yang tercatat Rp2.492,7 triliun, tumbuh 1,3% dari realisasi di November 2023. Kinerja pendapatan itu setara 89% dari target yang ada di dalam APBN 2024 sebesar Rp2.802,5 triliun. Sementara belanja negara tercatat lebih tinggi, yaitu Rp2.894,5 triliun.
Pendapatan negara tersebut, kata Ani, berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.946,7 triliun, atau 84,3% dari target APBN senilai Rp2.309,9 triliun. Itu terdiri dari penerimaan pajak Rp1.688,9 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp257,7 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp522,4 triliun.
Sedangkan belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp2.098,6 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (KL) Rp1.049,7 triliun dan belanja non KL Rp1.048,9 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp795,8 triliun. (Mir/M-3)