PEMERINTAH berencana menyalurkan subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) ke masyarakat miskin. Pengamat ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menerangkan tantangan pertama yang harus diwaspadai ialah akurasi data penerima BLT.
Dalam pengalaman sebelumnya, distribusi BLT sering kali menghadapi tantangan validasi data penerima. Tidak semua masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa terdaftar.
Di sisi lain, mereka yang tidak seharusnya menerima justru terdata sebagai penerima. “Masalah ini disebabkan oleh kurangnya pembaruan data penduduk dan infrastruktur pencatatan yang belum memadai di berbagai wilayah Indonesia,” jelasnya lewat keterangan yang diterima Media Indonesia.
Kondisi ini, ungkapnya, bisa mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak langsung oleh penghapusan subsidi BBM tetapi tidak mendapat BLT sebagai kompensasi. Untuk mencegah masalah ini, pemerintah perlu melakukan verifikasi dan pembaruan data secara cermat.
Namun, ini membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Jika data penerima tidak akurat, alokasi BLT bisa salah sasaran dan malah memperburuk situasi sosial ekonomi.
Selain masalah data, kebijakan ini juga memiliki potensi meningkatkan ketergantungan masyarakat pada subsidi pemerintah. Pemberian BLT yang terus-menerus bisa membuat masyarakat akan semakin bergantung pada bantuan tunai. Ini merupakan masalah struktural yang sulit diatasi dalam jangka panjang.
Ketergantungan yang terus-menerus pada BLT tanpa perbaikan dalam daya beli masyarakat atau peningkatan kesempatan kerja bisa menimbulkan budaya subsidi yang melemahkan daya saing ekonomi nasional. “Mereka yang terus mengandalkan BLT mungkin akan merasa enggan untuk mencari pekerjaan atau usaha tambahan dan ini bisa menjadi masalah sosial yang mengakar,” imbuhnya. (Z-2)
