IndonesiaDiscover –
PENULARAN Tuberkulosis (Tb) masih tinggi dengan 282.281 kasus dilaporkan hingga Juni 2024, menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi. Angka ini menunjukkan peningkatan notifikasi kasus sejak 2021.
“Capaian ini merupakan 26% dari estimasi yang harus ditemukan. Namun, belum semua kasus menjalani pengobatan,” jelas Imran kepada Media Indonesia, Selasa (2/7).
Imran menekankan pentingnya inisiasi pengobatan segera dan penyelesaian pengobatan bagi semua kasus yang ditemukan untuk menekan penularan dan mencapai eliminasi Tb 2030.
Baca juga : Kontak Erat di Rumah Jadi Faktor Kuat Penularan Tuberkulosis Anak
Sejauh ini, 87% kasus Tb sensitif obat telah diobati, sedangkan capaian pengobatan Tb resistan obat baru mencapai 60%. Keberhasilan pengobatan Tb sensitif obat tercatat 79%, dan Tb resistan obat 53%.
Kasus Tb banyak menyerang usia produktif (45-54 tahun) dengan 130.893 kasus. Pemerintah terus menggencarkan skrining Tb menggunakan Tes Cepat Molekuler dan pemeriksaan X-Ray di 25 kabupaten/kota dengan beban kasus tertinggi sejak 2023.
Tahun lalu, 513.838 orang berisiko tinggi Tb dan 2.038.715 kontak erat telah diskrining. Selain itu, pengobatan Tb dengan durasi lebih singkat kini tersedia, dengan obat Tb RO berdurasi 6 bulan dan Tb SO berdurasi 4 bulan.
Baca juga : Hati-Hati Memilih Terapi Stem Cell, Terbaik Berasal dari Tali Pusat
Pemerintah juga memastikan ketersediaan obat Tb dan membangun rumah singgah untuk pasien Tb resistan obat, guna mencegah penularan ekstrem di tingkat keluarga.
Pakar kesehatan Tjandra Yoga Aditama menyatakan pengembangan vaksin dan metode terapi baru sangat penting untuk pengendalian Tb. Terapi pencegahan Tb (TPT) saat ini cakupannya baru di bawah 10%.
Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Nancy Dian Anggraeni, menambahkan bahwa pemerintah tengah membangun rumah singgah bagi pasien Tb resistan obat untuk mendekatkan mereka ke fasilitas kesehatan. Rumah singgah ini penting untuk mencegah penularan di lingkungan keluarga.
Nancy berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Kemenkes untuk memastikan pembangunan rumah singgah berjalan lancar dan mendapat anggaran yang cukup.
