
Andy Jassy, CEO Amazon, berbicara pada GeekWire Summit di Seattle, 5 Oktober 2021.
David Ryder | Bloomberg | Gambar Getty
Amazon CEO Andy Jassy melanggar undang-undang ketenagakerjaan federal dalam komentar yang dia buat kepada media tentang upaya serikat pekerja di perusahaan, keputusan hakim Dewan Hubungan Perburuhan Nasional pada hari Rabu.
Hakim Hukum Administrasi NLRB Brian Gee mengutip wawancara yang diberikan Jassy pada tahun 2022 di “Squawk Box” CNBC, Bloomberg Television, dan konferensi DealBook The New York Times. Wawancara tersebut bertepatan dengan peningkatan kampanye serikat pekerja di gudang dan operasi pengiriman Amazon.
Jassy mengatakan kepada CNBC pada bulan April 2022 bahwa jika karyawan memilih dalam serikat pekerja, mereka mungkin kurang berdaya di tempat kerja dan segalanya akan menjadi “jauh lebih lambat” dan “lebih birokratis.” Demikian pula, dalam wawancara Bloomberg, Jassy mencatat, “Jika Anda melihat sesuatu yang menurut Anda mungkin lebih baik bagi tim Anda, Anda, atau pelanggan Anda, Anda tidak bisa langsung menemui manajer Anda dan berkata, ‘Jangan lakukan itu.’ ubahlah'”
Pada konferensi DealBook, Jassy mengatakan bahwa tanpa serikat pekerja, tempat kerja tidak akan “birokrasi, tidak lambat.”
Gee mengatakan komentar tersebut “mengancam para pekerja bahwa, jika mereka memilih untuk berserikat, mereka akan kurang berdaya dan akan lebih sulit menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.”
NLRB mengajukan pengaduan terhadap Amazon dan Jassy pada Oktober 2022. Dalam keputusannya hari Rabu, Gee mengatakan komentar Jassy lainnya bahwa pembentukan serikat pekerja akan mengubah hubungan pekerja dengan majikannya adalah sah. Namun komentar lain dari pimpinan Amazon yang menyatakan bahwa karyawan akan kurang berdaya dan “lebih baik” tanpa serikat pekerja melanggar undang-undang ketenagakerjaan, “karena mereka lebih dari sekedar mengomentari hubungan karyawan-majikan.”
Juru bicara Amazon Mary Kate Paradis mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaannya tidak setuju dengan keputusan NLRB dan berencana untuk mengajukan banding.
“Keputusan tersebut mencerminkan buruknya kondisi hak kebebasan berpendapat saat ini, dan kami tetap optimis bahwa kami akan dapat terus terlibat dalam diskusi yang masuk akal mengenai isu-isu ini di mana semua perspektif memiliki kesempatan untuk didengar,” kata Paradis.
Hakim merekomendasikan agar Amazon diperintahkan untuk “berhenti” membuat komentar seperti itu di masa depan, dan perusahaan tersebut diharuskan untuk memasang dan mendistribusikan pemberitahuan tentang perintah tersebut kepada karyawan secara nasional.
