“Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP semakin menegaskan bahwa ada penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain,” kata Chico kepada wartawan, Senin (4/3).
Selama ini, kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, PPP selalu memperoleh hasil pemilu di atas hasil penghitungan sejumlah lembaga survei.
Menurutnya, itu disebabkan sebaran pemilih PPP di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia merata dibandingkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hanya terkonsentrasi di Jawa Timur.
“Dan terbukti dari penghitungan suara sebelum hari-hari ini, suara PPP aman di atas 4 persen,” ucap Chico.
Namun, Chico mengatakan, Pemilu 2024 memang sarat dengan dugaan intervensi dari kekuasaan yang diduga melibatkan ASN, TNI-Polri, KPU dan Bawaslu sejak awal dan bahkan sebelum masa kampanye.
“Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Jokowi sebagai presiden yang menghilangkan sejarah Partai Ka’bah (karena mendukung Ganjar–Mahfud) dari Indonesia akibat dukungannya ke PSI,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Chico menegaskan dugaan penggelembungan suara partai yang dikomandoi putra sulung Presiden Jokowi itu harus ditolak.
“Karena memang sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta pemilu, hanya karena campur tangan kekuasaanlah yang membuat PSI lolos,” tegasnya.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyampaikan, penggelembungan suara PSI diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu.
Menurut Romy, PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya.
“Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil. Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu, itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!,” pungkasnya.
