InfoMalangRaya –
Fokus Anggaran untuk Mencapai Target Penurunan Stunting
Angka prevalansi stunting berangsur menurun. Kini, di 21,6 persen. Pada 2024 ditargetkan berada di 14 persen.
Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengungkapkan, penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017.
Tercatat pada 2013, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar, prevalansi stunting di Indonesia sebesar 37,2 persen. Lalu pada 2021 terjadi penurunan 24, 4 persen berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia 2021.
Angka prevalansi stunting kembali turun menjadi 21,6 persen pada 2022 berdasarkan Survei Status Gizi Nasional 2022. Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting mampu turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
“Kita ingin tahun depan bisa di bawah 14 persen. Ini satu journey yang ternyata tidak mudah. Walaupun sudah jauh menurun dibanding dua-tiga tahun lalu, target 14 persen tinggal satu tahun. Ini bukan challenge yang sederhana, kita harus makin fokus,” ucap Isa.
Menurut Isa, hal pertama yang perlu dilakukan yakni mengidentifikasi target. Langkah berikutnya, memilih intervensi yang tepat. Jumlah penduduk pulau Jawa besar sehingga masih banyak prevalensi stunting.
Namun, dari sisi persentase, tingkat prevalensi yang tinggi berada di luar pulau Jawa. “Kalau dibanding keseluruhan anak yang ada, maka daerah-daerah tertentu seperti Nusa Tenggara Timur memiliki persentase yang sangat tinggi. Walaupun dari sisi jumlah sedikit tetapi persentasenya tinggi, kita juga harus melakukan intervensi di sana untuk cepat bisa menurunkan,” jelas Isa.
Isa berpendapat, dalam upaya penurunan angka stunting, koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Selama ini juga seringkali terjadi adanya identifikasi penyebab stunting yang kurang tepat sehingga intervensi yang diberikan juga menjadi kurang efektif.
Untuk itu, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor. Jumlah anggaran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting yaitu sebesar Rp34,15 triliun pada 2022 dan Rp30,4 triliun pada 2023.
Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai program APBN untuk anak-anak Indonesia dapat terus bekerja sama dan memanfaatkan anggaran itu dengan maksimal. Masyarakat, keluarga, bersama dengan pemerintah juga perlu memberikan perhatian dan fasilitas yang memadai bagi anak-anak, seperti pendidikan yang berkualitas, akses ke layanan kesehatan, lingkungan yang aman, dan perlindungan dari kekerasan.
Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, APBN mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor kesehatan, sebagai salah satu sektor yang paling terdampak pandemi. Namun juga perhatian diberikan kepada sektor lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak, misalnya sektor pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang pada 2022 dialokasikan sebesar Rp10 triliun untuk 780 ribu mahasiswa. Pada 2023, jumlahnya meningkat menjadi Rp12,8 triliun untuk 893 ribu mahasiswa.
“Anggaran kita untuk bidang pendidikan tidak menurun, bahkan kita memberikan alokasi anggaran khusus agar anak-anak bisa mengakses pendidikan secara daring. Itu menjadi biaya ekstra. Kita distribusikan penggunaan akses internet secara gratis kepada banyak siswa dan mahasiswa,” papar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu.
Sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada anak Indonesia dan menghadirkan generasi cerdas, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan menekan angka stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif dan dukungan anggaran dalam APBN melalui Anggaran Belanja Pemerintah Pusat/Belanja K/L. Selain itu, juga memberikan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang kekurangan, misalnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH)
“Kita memilih desain belanja negara yang cukup untuk membuat anak-anak kita mampu tumbuh dengan sehat dan menjadi manusia cerdas. Perhatian APBN kepada anak-anak ada di banyak area. Kita ingin memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan vaksinasi yang baik, makanan yang cukup, pendidikan yang baik, dan sebagainya,” tutur Isa.
Sementara itu, di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Adapun alokasi APBN untuk mendukung kesejahteraan anak di bidang kesehatan dan perlindungan anak yakni sebesar Rp48,3 triliun pada 2022 dan Rp49,4 triliun pada 2023.
