Jakarta, IndonesiaDiscover – Asisten Deputi Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK Nelwan juga berkunjung dan melakukan koordinasi penanganan darurat bencana Gempa Bantul.
Nelwan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera menetapkan status tanggap darurat sebagai dasar untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak, mengakses dana biaya tak terduga.
Juga melakukan koordinasi dan komando di daerah, hingga pengusulan penggunaan dana siap pakai jika dibutuhkan. Nelwan berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat menjadikan gempa Bantul sebagai simulasi penanganan bencana yang lebih besar.
“Ini merupakan bukti pemerintah pusat hadir di DIY untuk memastikan seluruh korban Gempa Bantul yang terdampak mendapatkan penanganan yang optimal,” kata Nelwan saat mengunjungi langsung lokasi terdampak, Desa Semanu, Kab. Gunung Kidul, DIY, pada Senin (3/7/2023).
Dari hasil kunjungan, diketahui beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya perawatan bagi korban luka-luka di rumah sakit dan pendirian posko pengungsian di Kabupaten Gunung Kidul yang dilengkapi dengan dapur umum dan kebutuhan logistik.
BPBD kabupaten/kota terdampak juga telah melakukan pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban terdampak bencana dan telah berkoordinasi dengan TNI/Polri serta relawan untuk melakukan pembersihan puing dan perbaikan rumah rusak.
Hingga saat ini, Pemprov DIY, Pemkab Bantul, dan Pemkab Gunung Kidul menyatakan kesiapannya dalam menangani dampak gempa.
Namun, jika di kemudian hari pemerintah daerah membutuhkan bantuan dan intervensi dari pemerintah pusat, Kemenko PMK dan BNPB siap melakukan pendampingan dan dukungan sesuai prosedur yang ada.
Gempa bumi dengan magnitudo 6,4 SR mengguncang wilayah Kabupaten Bantul Provinsi DIY, Jumat 30 Juni 2023, pukul 19.57 WIB, dengan kedalaman 25 KM, yang dirasakan hingga ke 21 kabupaten/kota di Provinsi DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Tercatat sebanyak 1 korban jiwa meninggal, 24 korban jiwa luka–luka dan 9 KK mengungsi. Kerusakan rumah tercatat sebanyak 396 unit (371 rusak ringan, 22 rusak sedang, dan 3 rusak berat), 12 unit fasilitas umum rusak ringan, 11 fasilitas pendidikan rusak ringan, 10 fasilitas ibadah rusak ringan, dan 1 fasilitas kesehatan rusak ringan.
Foto: Kemenko PMK
