Jakarta, IndonesiaDiscover – Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengintervensi program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, dan masalah gagal tumbuh anak atau stunting di seluruh wilayah provinsi setempat.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (2/6/2023).
Paulus mengatakan, satgas yang dibentuk akan dikerahkan di tujuh kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Fakfak, Teluk Wondama, dan Kaimana.
“Kita sudah bentuk satgas, tadi malam (Kamis, 1/6/2023) kami sudah rapat,” ujarnya.
Selain pembentukan satgas, kata dia, pemerintah provinsi mengalokasikan dana sejumlah Rp18 miliar untuk pelaksanaan intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting di tujuh kabupaten tersebut.
Oleh karena itu, satgas di setiap kabupaten harus berkolaborasi dengan satgas tingkat provinsi supaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting berjalan maksimal sesuai ekspektasi.
“Kami harap tim yang sudah dibentuk di kabupaten bisa bekerja sama dengan satgas provinsi,” kata dia.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi menargetkan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting sebesar 70 persen dari 2.659 anak stunting di seluruh Papua Barat.
Pemerintah juga berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem di Papua Barat. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022, yaitu sebesar 8,35 persen.
“Kita upayakan agar setiap tahun angka kemiskinan ekstrem bisa turun,” kata Waterpauw.
Ia menuturkan program intervensi yang dilaksanakan di tujuh kabupaten, seperti pembangunan infrastruktur air bersih, kamar mandi dan toilet, pemberian makanan bergizi, dan bantuan sosial non-tunai.
Namun, ketepatan pelaksanaan program intervensi dua masalah sosial tersebut memerlukan dukungan data yang akurat dari masing-masing pemerintah kabupaten.
“Kalau datanya tidak akurat, yang kita garap tidak berdampak signifikan,” ucapnya.
Gubernur menerangkan jadwal pelaksanaan intervensi program di tujuh kabupaten dimulai dari Manokwari Selatan pada 7 Juni 2023, selanjutnya Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak.
Satgas provinsi yang ditugaskan mengintervensi masalah kemiskinan ekstrem dan stunting dikoordinasi satu orang di setiap kabupaten.
“Sebenarnya mulai 5 Juni 2023, tapi bertepatan dengan pelepasan jamaah calon haji, sehingga ditunda,” ujarnya.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memberi sambutan pada pencanangan kebijakan intervensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Manokwari, Jumat. (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)
