Jakarta, IndonesiaDiscover – Parlemen Indonesia dengan Parlemen Amerika Serikat secara garis besar memiliki berbagai kesamaan yang strategis dan politis. Sebagai negara yang sama-sama menganut sistem Presidensial, kedua parlemen memiliki jumlah yang cukup besar dan keberagaman isu yang tinggi.
Hal itu mempengaruhi kinerja sekretariat sebagai supporting system parlemen dalam mengakomodasi dan memfasilitasi berbagai tuntutan yang berkembang, termasuk dalam isu tata kelola lingkungan.
Terkait hal itu, DPR RI telah mendukung berbagai upaya dalam mendukung isu-isu lingkungan baik melalui perumusan RUU, pembentukan Panitia Khusus dan Panitia Kerja terkait lingkungan.
Demikian disampaikan Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul saat pidato sambutan menerima kunjungan Delegasi House For Democracy Partnership (HDP) di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).
“Di antaranya berupa RUU EBT (Energi Baru Terbarukan), RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu kami memiliki Panitia Kerja SDGs dan Kaukus Ekonomi Hijau sebagai upaya memperkuat sosialisasi dan diseminasi isu-isu lingkungan di DPR RI,” ujar Inosentius Samsul.
Lebih lanjut, Inosentius mengungkapkan dalam menghadapi berbagai kompleksitas isu tata kelola lingkungan tentu Indonesia tidak bisa sendiri. Maka, tutur Inosentius, pembelajaran dan kolaborasi yang didapatkan dari berbagai pihak terkait dari NGO, IGO dan juga Parlemen mitra sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan dan kapasitas para ahli dan staf di lingkungan DPR RI terkait isu lingkungan itu.
Maka, Inosentius pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan HDP selama dua hari kedepan yang akan mengadakan ‘Technical Assistance Consultancy on Citizen Engagement and Policy Solutions for Effective Environmental Governance’.
“Semoga dalam kesempatan berharga itu, para peserta dari Badan Keahlian dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan bisa menerima pembekalan mengenai berbagai wawasan mengenai berbagai aspek tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, termasuk dalam hal penganggaran, desentralisasi, transparansi, pelibatan publik dan pengawasan,” tandas Inosentius.
Selain itu, Indonesia disebutnya memiliki kapasitas sumber daya alam yang sangat kaya dan beragam. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan demografi yang cukup pesat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ekosistem ditegaskannya juga harus semakin bijaksana. Kebijakan-kebijakan yang memiliki fokus pada lingkungan dan berkelanjutan, serta menjadi isu lintas sektoral pada berbagai tema prioritas lainnya di Indonesia seperti keamanan, kesehatan, HAM, pariwisata dan pembangunan.
“Kami berharap, kunjungan dan workshop kedepan akan membuka lebih banyak jalan untuk pertukaran. Kami disini tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan masukan, keahlian dan berbagai perspektif dari parlemen Amerika Serikat pihak dari unsur masyarakat sipil, akademisi, terus mengembangkan inisiatif, program-program tata kelola lingkungan dalam RUU dan parlemen. Terimakasih sekali lagi atas kunjungan dan dalam ‘Technical Assistance Consultancy’ berjalan dengan baik, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya.
Turut hadir delegasi HDP diantaranya Deputy Director HDP Alana Marsili, Analyst Congressional Research Service Dr. Lance Larson, Former Deputy Chief of Staff, U.S. Senate Matt Rimkunas, Former Acting Director, National Park Service Margaret Everson dan segenap jajaran ahli dari HDP. Serta hadir segenap jajaran pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI diantaranya Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen Endah T.D Retnoastuti, Kepala Pusat Kajian Anggaran Helmizar dan Kepala Pusat Penelitian Achmad Sani Alhusain.
Foto: Humas DPR RI
