Jakarta, IndonesiaDiscover – Reformasi struktural Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan UU Ciptaker, dipercaya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi serta penurunan hambatan perdagangan dan investasi di Indonesia. Bahkan, beleid ini dinilai dapat mengurangi hambatan perdagangan dan investasi sampai dengan 10 persen.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker RI, Surya Lukita. Berdasarkan hasil identifikasi awal dari OECD, masih kata Surya saat dialog FMB9 bertajuk ‘UU Ciptaker Dorong Perlindungan Kerja Buruh’, Senin (10/4/2023), implementasi UU Ciptaker dapat mengurangi hambatan untuk FDI lebih dari sepertiga. Reformasi struktural UU Ciptaker juga berdampak positif terhadap peningkatan PMA, bahkan lebih tinggi dari PMA sebelum reformasi dilaksanakan.
“Dari data World Bank, total realisasi PMA meningkat rata-rata sebesar 29,4 persen pada lima triwulan terakhir setelah diterbitkan UU Ciptaker (pasca-kebijakan) dibandingkan pra-kebijakan pada lima triwulan sebelumnya,” ujarnya.
Lebih lanjut Surya menjabarkan, UU Ciptaker sebelumnya telah meningkatkan nilai realisasi investasi pada 2021 menjadi sebesar Rp901,02 triliun, dan pada 2022 naik sebesar 34 persen menjadi Rp1.207 triliun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 6,49 persen pada Agustus 2021 menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022.
Dalam menyusun UU Ciptaker, dia menambahkan, pemerintah mengusung semangat dalam tiga aspek penting, yakni melindungi tenaga kerja, melindungi mereka yang belum bekerja, dan mempermudah investasi.
Dalam aspek pertama tersebut, UU Ciptaker juga mencakup perlindungan bagi pekerja kontrak dan pekerja alih daya, seperti pengaturan waktu kerja dan istirahat, serta pengaturan pengupahan mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memberikan kepastian bagi mereka yang bekerja dengan status kontrak atau alih daya.
Aspek kedua saat ini juga sangat penting untuk melindungi mereka yang belum bekerja, di mana pandemi Covid-19 telah meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia. UU ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru dan memberikan pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan mereka yang belum bekerja.
Sementara aspek ketiga sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. UU ini memberikan insentif dan perlindungan hukum bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, UU perlindungan tenaga kerja juga mencakup perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan jaminan sosial.
Namun, menurut Ketua Umum Serikat Buruh FNPBI ( Fron Nasional Perjuangan Buruh Indonesia) Lukman Hakim, dalam proses penetapan UU Ciptaker perlu memastikan melibatkan semua pihak dan memikirkan sistematis terkait upah agar pengusaha juga memikirkan bagaimana pekerjanya dapat hidup layak dengan keluarganya.
“Kenapa sudah ada forum yang merangkul semua pihak tetapi masih ada pertentangan. Ini berarti sistematisnya masih ada yang perlu diperbaiki,” sebutnya.
Dia juga melihat, fokus pembahasan terkait formulasi upah dalam UU Ciptaker ini juga sangat fokal. Padahal pembahasan ini tentunya akan menyebabkan deadlock, karena keinginan dari buruh dan kemampuan dari pengusaha tentunya sulit untuk dipertemukan.
“Selain upah, pengusaha kan seharusnya bisa mencarikan sumber lain bagi pekerja. Jadi jangan berputar di formulasi perhitungan upah saja,” tegas Lukman.
Hal senada juga diungkapkan oleh Pengamat Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Nur Effendi, yang menyoroti tanggung jawab besar Indonesia dalam menghadapi bonus demografi.
Karena angkatan kerja yang masuk ke fase kerja setiap tahun mencapai sekitar 2,5 juta orang, maka perlu dipikirkan upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai serta mengatasi hambatan yang masih ada di sektor ketenagakerjaan.
“UU Ciptaker tujuan utamanya untuk mempermudah investasi untuk peluang kerja, menurut hemat saya kalau memang itu berjalan seperti yang diharapkan, penggangguran akan menurun dan tenaga kerja yang diserap akan lebih besar. Sehingga bonus demografi itu bukan jadi beban, tetapi dapat menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Namun, secara keseluruhan, implementasi UU Ciptaker memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama terkait peningkatan investasi dan penurunan hambatan perdagangan dan investasi.
Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi UU Ciptaker agar dapat memastikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, DPR secara resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3).
Perppu Ciptaker disetujui kurang dari dua bulan sejak Surat Presiden (Surpres) dikirim ke DPR pada 7 Februari lalu. Sepekan kemudian, Badan Legislasi DPR menggelar rapat maraton membahas Perppu tersebut.
Pengesahan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang dilakukan di tengah gelombang penolakan oleh berbagai elemen masyarakat sejak akhir 2022 lalu. Hingga hari ini sejumlah elemen, terutama dari kelompok buruh terus menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan penolakan.
Mereka menilai peraturan yang baru ini tidak jauh beda dengan UU Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Isi dari Perppu juga dianggap memuat pasal bermasalah yang merugikan, terutama untuk buruh dan lingkungan.
Sebagai informasi, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diteken Jokowi untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada November 2021.
Terbitnya Perppu ini disebut berdasar pertimbangan mendesak ekonomi global yang perlu segera direspons, salah satunya karena imbas perang Rusia – Ukraina. Diialog lengkap FMB9 bisa diikuti secara langsung di kanal youtube FMB9ID_IKP. Nantikan update informasi akurat, data valid dengan narasumber terpercaya di FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook).(*)
Foto: FMB9
