Berita Populer di Kota Padang: Kebakaran, Penertiban Bangunan Liar, dan Kenaikan Harga BBM
Beberapa berita menarik telah menjadi perhatian masyarakat di Kota Padang dalam 24 jam terakhir. Berikut adalah rangkuman dari berbagai kejadian yang terjadi.
Kebakaran Rumah di Bukit Gado-Gado
Sebuah rumah di kawasan Bukit Gado-Gado, RT 4 RW 2, Kelurahan Bukit Gado-gado, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, hangus terbakar pada Rabu (6/5/2026). Kebakaran ini dilaporkan masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang pada pukul 15.15 WIB.
Kasi Operasional Damkar Padang, Sutopo mengatakan bahwa usai menerima laporan, pihaknya langsung mengerahkan armada ke lokasi. “Total enam unit armada dengan 70 personel kita kerahkan ke lokasi, usai menerima laporan kebakaran pukul 15.15 WIB,” katanya saat dikonfirmasi.
Kebakaran bermula saat saksi melihat api dan asap dari rumah korban yang merupakan tetangganya. Setelah itu, saksi melaporkan kejadian ke Damkar Kota Padang. Menurut warga sekitar, kebakaran diduga dipicu oleh sambaran petir.
“Rumah yang terbakar ini milik seorang warga bernama Manis (68), seorang ibu rumah tangga,” jelasnya. Sementara untuk rumah yang terbakar mengalami kerusakan berat dengan luas sekitar 6 X 8 meter persegi.
Sutopo menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka atau warga yang harus mengungsi dalam peristiwa tersebut. “Korban tidak ada, sementara kerugian kita tafsir mencapai Rp150 juta. Untuk aset yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp750 juta,” pungkasnya.
Untuk situasi saat ini, api sudah berhasil dipadamkan sekira pukul 16.25 WIB. “Api sudah berhasil kita padamkan, tapi petugas sempat mendapat kendala karena lokasi kebakaran ramai penduduk dan jalan sempit,” tambahnya.
Penertiban Bangunan Liar di Jalan Teuku Umar
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menertibkan sejumlah bangunan liar yang berada di sepanjang Jalan Teuku Umar, Kelurahan Parak Kopi, Kecamatan Padang Barat, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan penertiban dipimpin langsung oleh Kasi Ops Satpol PP Kota Padang, Harvi Dasnoer, serta didampingi oleh Kasi Trantib dari pihak kecamatan dan kelurahan setempat. Dalam kegiatan tersebut, petugas mendata sebanyak enam bangunan yang diduga melanggar aturan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak empat bangunan langsung dilakukan penertiban oleh petugas di lokasi. Sementara itu, ada dua bangunan lainnya diberikan tenggang waktu selama 1×24 jam kepada pemilik untuk membongkar secara mandiri.
“Kita melakukan penertiban bangunan liar yang berada di sempadan sungai, yang mana bangunan liar ini telah melanggar Perda tentang ketentraman dan ketertiban umum, yakni Perda Trantibum Nomor 01 Tahun 2025,” ungkap Harvi.
Harvi menambahkan, penertiban ini dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. “Sebelum melakukan penertiban, pemilik bangunan liar ini sudah disurati oleh pihak kelurahan dan pihak kecamatan, kita juga sering melakukan penertiban di kawasan ini,” tambah Harvi.
Satpol PP Kota Padang mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta tidak mendirikan bangunan tanpa izin di fasilitas umum maupun badan jalan, guna menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keindahan Kota Padang.
“Kami himbau warga Kota Padang, kepada pedagang, silahkan berjualan di tempat seharusnya, ditempat yang tidak melanggar Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum,” harap Harvi.
Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi dan Dampak Ekonomi
Harga BBM nonsubsidi yang kembali melonjak memicu kekhawatiran besar terhadap stabilitas ekonomi di Sumatera Barat (Sumbar). Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya operasional di berbagai sektor, terutama yang mengandalkan mobilitas barang dan orang.
Ekonom Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi menyebut bahwa dampak kenaikan BBM tidak hanya terjadi pada biaya energi, tetapi telah merambat ke berbagai aspek ekonomi masyarakat. “Dampaknya bukan hanya soal harga di SPBU. Ini sudah masuk ke biaya rumah tangga, usaha kecil, pendapatan nelayan, hingga inflasi daerah,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Kata dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 tercatat hanya 3,37 persen, turun dari 4,37 persen pada 2024. Itu artinya, daya tahan ekonomi daerah sudah melemah sebelum tekanan energi membesar.
Selain itu, struktur ekonomi Sumbar didominasi sektor yang sangat sensitif terhadap BBM, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,76 persen, perdagangan 16,41 persen, serta transportasi dan pergudangan sekitar 11 persen pada triwulan II-2025.
“Dampak kenaikan BBM tidak berhenti di tingkat SPBU, tetapi merambat langsung ke kehidupan masyarakat,” jelasnya. Dampak utama yang dirasakan adalah meningkatnya biaya produksi dan distribusi, turunnya daya beli masyarakat, serta terganggunya pendapatan kelompok pekerja harian seperti nelayan.
Kenaikan biaya melaut membuat sebagian nelayan mengurangi aktivitas, yang berdampak pada menurunnya pasokan ikan dan kenaikan harga di pasar. Kondisi ini turut memengaruhi konsumsi rumah tangga, terutama kebutuhan pangan.
“Selain itu, kenaikan ongkos transportasi mendorong harga barang di pasar, sementara pelaku usaha kecil menghadapi tekanan akibat biaya operasional yang meningkat,” ucap Karimi.
Syafruddin menyebut sejumlah sektor paling terdampak, yakni perikanan, pertanian, perdagangan, transportasi, pariwisata, UMKM kuliner, serta industri pengolahan. “Sektor-sektor ini sangat sensitif terhadap BBM. Ketika biaya energi naik, efeknya langsung terasa dari produksi hingga distribusi,” katanya.
Menurutnya, nelayan dan petani menjadi kelompok paling rentan karena sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas produksi. Sementara itu, sektor perdagangan dan UMKM menghadapi kenaikan biaya distribusi serta melemahnya daya beli konsumen.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Syafruddin menekankan perlunya langkah cepat dari pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas distribusi dan melindungi kelompok rentan. Dalam hal ini, Karimi menyarankan pengawasan distribusi BBM agar tepat sasaran, mencegah praktik pelanggaran, serta memastikan akses energi bagi pelaku usaha kecil tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah daerah perlu membuka posko pemantauan harga pangan dan biaya angkut guna mencegah kenaikan harga yang berlebihan di pasar. “Yang paling penting adalah jaminan distribusi yang lancar, pengawasan, dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti nelayan dan pelaku usaha kecil,” tegasnya.
Di sisi lain, masyarakat juga diminta melakukan penyesuaian dengan menghemat energi, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat kerja sama komunitas untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah kenaikan BBM nonsubsidi.
