admin_indonesiadiscover ilustrasi: Jajaran sembilan majelis hakim konstitusi yang diketuai Suhartoyo (tengah) memimpin sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 dari layar lebar di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025).(MI/Usman Iskandar) MAHKAMAH Konstitusi (MK) menjadi
admin_indonesiadiscover IndonesiaDiscover - Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.(MI/Devi Harahap) TAFSIR periode masa jabatan seseorang menjadi kepala daerah menjadi salah satu dalil persoalan yang muncul dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP-kada) tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
admin_indonesiadiscover Layar menampilkan siaran langsung sidang pengucapan putusan perkara dilanjutkan atau tidak (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (5/2/2025)(ANTARA/Hafidz Mubarak A) PUTUSAN dismissal dari Mahkamah Konstitusi menyebut sebanyak 132 perkara sengketa
admin_indonesiadiscover Jajaran Sembilan hakim konstitusi yang diketuai hakim Suhartoyo.(MI/Usman Iskandar) LOKATARU Foundation melaporkan sembilan Hakim Konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen menjelaskan laporan ini
admin_indonesiadiscover Ketua majelis hakim konstitusi Suhartoyo (tengah) didampingi hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh (kiri) dan Guntur Hamzah memimpin sidang perdana perselisihan hasil pemilihan pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu(MI/Susanto) PENELITI
admin_indonesiadiscover Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta .(Antara/HO-mahkamahkonstitusi.go.id) ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pintu terakhir dalam mencari keadilan, dapat bersikap profesional dan transparan dalam menangani gugatan Pilkada Serentak
admin_indonesiadiscover IndonesiaDiscover - Hakim Mahkamah Konsitutsi (MK) Enny Nurbaningsih(MI/Susanto) MAHKAMAH Konstitusi (MK) masih membuka pendaftaran terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota yang ingin mengajukan baik secara daring
