1. Home
  2. Komisi

Tag: Komisi

    Ekonomi & Bisnis
    Komisi XII DPR akan Tinjau Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat

    Komisi XII DPR akan Tinjau Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat

    ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari.(Dok. PKB) ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyatakan keprihatinannya atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua Barat. Dia berencana mengunjungi

    Politik
    Ledakan Amunisi di Garut, Komisi I DPR Ingatkan TNI Jangan Ceroboh saat Bertugas

    Ledakan Amunisi di Garut, Komisi I DPR Ingatkan TNI Jangan Ceroboh saat Bertugas

    Suasana di lokasi ledakan amunisi di Desa Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) .((Antara/HO) KETUA Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan agar para prajurit TNI tak ceroboh saat bertugas. Pernyataan merespons soal kasus

    Ekonomi & Bisnis
    Komisi VI DPR RI Dorong Telkom Lakukan Penyegaran

    Komisi VI DPR RI Dorong Telkom Lakukan Penyegaran

    Ilustrasi(Antara) Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo menekankan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang akan digelar pada 27 Mei 2025 merupakan momen krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh

    Ekonomi & Bisnis
    Aplikator dan Pengemudi belum Sepakat soal Komisi, Demo Ojol Berlanjut

    Aplikator dan Pengemudi belum Sepakat soal Komisi, Demo Ojol Berlanjut

    Ilustrasi(Antara) Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menegaskan hingga saat ini belum ada kesepakatan antara komunitas ojek online (ojol) dengan pihak aplikator terkait tuntutan pengurangan komisi dari 20% menjadi 10%.  Sebagai

    Politik
    Komisi II DPR Pertanyakan Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa

    Komisi II DPR Pertanyakan Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa

    Kota Surakarta(Antara Foto) ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mempertanyakan usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Menurutnya, status daerah istimewa yang disematkan kepada daerah tidak dilepaskan dari faktor sejarah dan

    Politik
    Komisi II DPR Desak Kemendagri Evaluasi dan Bubarkan Ormas yang Meresahkan

    Komisi II DPR Desak Kemendagri Evaluasi dan Bubarkan Ormas yang Meresahkan

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima(Dok.Antara) WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan perlunya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi organisasi masyarakat (ormas) yang sering kali mengganggu persatuan bangsa. Bahkan, Aria

    Politik
    Berpotensi Langgar UUD 1945, Komisi II Minta Revisi UU ASN Dikaji Kembali

    Berpotensi Langgar UUD 1945, Komisi II Minta Revisi UU ASN Dikaji Kembali

    Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti apel pertama awal tahun di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya) Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 20

    Nasional
    Bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XIII, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Tinjau Pelaksanaan Makkah Route

    Bersama Pimpinan dan Anggota Komisi XIII, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Tinjau Pelaksanaan Makkah Route

    IndonesiaDiscover - Wakil Ketua DPR Adies Kadir meninjau pelaksanaan Program Makkah Route bagi jamaah haji asal Indonesia, khususnya embarkasi Solo, Tahun 2025.(DPR) WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Adies Kadir bersama jajaran

    Politik
    Komisi III DPR RI Minta Pelaku Kekerasan Perempuan dan Anak Dihukum Berat

    Komisi III DPR RI Minta Pelaku Kekerasan Perempuan dan Anak Dihukum Berat

    ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Lola Nelria Oktavia(Dok. Fraksi NasDem) ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Lola Nelria Oktavia mendesak agar pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dihukum berat. Ia menegaskan agar

    Politik
    Geger Efisiensi Anggaran Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya Minta Kementerian Setop PHK Massal

    Geger Efisiensi Anggaran Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya Minta Kementerian Setop PHK Massal

    Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya minta kementerian setop PHK karyawan(Dok. Fraksi Nasdem) ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, dengan tegas meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian