Perang di Timur Tengah Memicu Kewaspadaan di Sektor Transportasi dan Energi
Perang yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah memicu kekhawatiran di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di tengah situasi ini, pemerintah dan sektor swasta mulai memperhatikan dampaknya terhadap transportasi dan manajemen pasokan bahan bakar. Hal ini khususnya menyangkut sektor transportasi dan perkantoran yang dinilai paling rentan terhadap perubahan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Kebijakan WFH yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh pemerintah akan diterapkan selama satu hari dalam seminggu untuk para aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas di kota-kota besar, namun juga memiliki potensi dampak signifikan terhadap sektor-sektor tertentu.
Dampak pada Sektor Transportasi dan Perkantoran
Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk., Josua Pardede, sektor yang paling cepat terdampak oleh kebijakan WFH adalah yang bergantung pada mobilitas harian di kota-kota besar. Utamanya adalah angkutan perkotaan, layanan transportasi daring, penjualan bahan bakar minyak (BBM), parkir, jalan tol, serta bisnis makanan-minuman di sekitar kawasan perkantoran dan perdagangan ritel.
“Jika frekuensi perjalanan turun, omzet sektor-sektor tersebut ikut tertahan,” ujarnya.
Namun, Josua menilai bahwa dampak kebijakan ini tidak merata ke seluruh ekonomi. Sejumlah sektor seperti manufaktur, pertambangan, konstruksi, pertanian, dan logistik inti tidak akan banyak berubah karena tetap harus beroperasi di lapangan.
Selain itu, kebijakan ini bisa menggeser pola belanja dari kawasan perkantoran ke kawasan permukiman. Artinya, sebagian konsumsi hanya berpindah lokasi, bukan hilang sama sekali.
“Secara makro, dampaknya lebih bersifat sektoral dan jangka pendek, bukan langsung menekan pertumbuhan ekonomi nasional secara besar. Di tengah itu, ekonomi domestik masih ditopang oleh konsumsi, manufaktur, dan aktivitas rumah tangga yang tetap kuat,” tambahnya.
Pandangan Ekonom Lain
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, dampak kebijakan WFH terhadap perekonomian cenderung terbatas dan tidak merata. Bahkan, dia memperkirakan dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi juga terbatas.
Yusuf menjelaskan bahwa porsi konsumsi energi nasional di pusat-pusat kota masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.
Bantuan dari Asian Development Bank (ADB)
Sementara itu, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menawarkan paket dukungan keuangan kepada negara-negara berkembang guna memitigasi dampak perang AS-Israel dan Iran. Tawaran ini disampaikan tanpa menyebutkan nominal kepada negara-negara anggota yang merupakan developing member countries (DMCs).
Presiden ADB Masato Kanda menyampaikan bahwa ADB akan memberikan dukungan yang cepat, fleksibel, dan dapat disesuaikan untuk membantu negara-negara mengatasi tekanan mendesak dan memperkuat ketahanan jangka panjang. Dukungan ini mencakup bantuan anggaran yang dapat dicairkan dengan cepat serta pembiayaan perdagangan dan rantai pasokan guna menjamin impor barang-barang penting, termasuk minyak.
“ADB memiliki sumber daya yang memadai untuk melindungi operasi yang sedang berjalan maupun yang direncanakan, sekaligus memperluas dukungan darurat sesuai dengan kebutuhan negara-negara anggota, termasuk dengan memanfaatkan cadangan pinjaman kontra-siklusnya,” jelas Masato.
Bank yang berpusat di Filipina ini terus memantau perkembangan pasar global dan implikasinya terhadap perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik, terutama terkait fluktuasi harga energi, tekanan inflasi, dan neraca transaksi berjalan.
