Mantan Sekretaris BUMN: Prabowo Tidak Berada di Bawah Bayang-Bayang Jokowi
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak berada di bawah bayang-bayang mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini disampaikan oleh Said Didu dalam sebuah wawancara yang tayang di program ROSI di Kompas TV, Kamis (12/2/2026).
Said Didu mengungkapkan bahwa beberapa usulan Jokowi pernah ditolak oleh Prabowo. Ia juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana Prabowo bertindak secara independen tanpa mematuhi keinginan Jokowi.
Contoh Tindakan Prabowo yang Menunjukkan Kemandiriannya
Salah satu contoh yang disebutkan oleh Said Didu adalah gagalnya putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi calon Gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Saat itu, DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada yang sebelumnya telah disepakati.
“Saat itu Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua DPR sudah menyatakan besok akan sidang pleno untuk mengubah UU Pilkada sesuai dengan putusan MA. Nah, kita tahu besoknya dibatalkan,” ujar Said Didu.
Menurut Said Didu, hanya Prabowo yang bisa memerintahkan Dasco untuk melakukan hal tersebut. Jika Prabowo benar-benar berada di bawah bayang-bayang Jokowi, ia tidak mungkin memerintahkan Dasco yang merupakan kader Partai Gerindra.
Selain itu, dalam pertemuan dengan “tokoh oposisi” di Jalan Kertanegara pada 30 Januari 2026, Prabowo berkata, “Jangan menganggap saya di bawah bayang-bayang Jokowi.”
Sikap Prabowo terhadap Usulan Jokowi
Said Didu mengklaim bahwa beberapa usulan Jokowi pernah ditolak oleh Prabowo. Namun, ia menolak mengungkapkannya secara terbuka di depan publik. Menurutnya, jika saat ini rakyat melihat Prabowo seolah-olah masih di bawah bayang-bayang Jokowi, itu mungkin cara Prabowo menghormati Jokowi. Namun, sikap seperti itu bukan berarti Prabowo berada di bawah Jokowi.
Adapun Jokowi beberapa waktu lalu menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua periode. Sementara itu, Said Didu mengatakan Prabowo pernah dengan tegas menyebut bahwa dia belum menyatakan menginginkan dua periode.
“Kalau memang saya gagal dan dianggap salah, saya bersedia mendapat hukuman dari rakyat,” kata Prabowo menurut Said Didu.
Persoalan Lahan Sawit di Kawasan Hutan
Said Didu juga menyebutkan bahwa ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa Prabowo bukanlah keberlanjutan dari Jokowi. Salah satunya adalah persoalan 3,3 juta lahan sawit di kawasan hutan pada era Jokowi.
Pada masa itu, Menteri Koordinator Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan menegosiasikan ulang lahan sawit tersebut dengan pemilik lama. Namun, pemerintahan Prabowo tidak menegosiasikan ulang dan memilih mengambil alih lahan sawit.
“Itu adalah fakta bahwa dia (Prabowo) tidak kelanjutan dari itu,” kata Said Didu.
Percakapan dengan Prabowo tentang Ancaman Oligarki
Beberapa waktu lalu, Said Didu membeberkan isi percakapan pentingnya dengan Prabowo tentang ancaman oligarki di Indonesia. Hal ini disampaikan Said Didu setelah deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) yang digelar di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Said Didu sebelumnya telah bertemu langsung dengan Prabowo pada Jumat (31/1/2026). Pada saat itu, ia menyampaikan mengenai kondisi negara yang menurutnya sedang disandera oleh kepentingan segelintir orang.
“Saya menyampaikan ke Presiden, Pak Presiden, saya mengetahui sekarang bahwa yang merusak negeri ini adalah oligarki yang menusuk hampir semua aspek kehidupan dan merusak,” ujar Said Didu kepada awak media.
Menurut Said, Presiden Prabowo menyambut baik gerakan tersebut dan menyatakan dukungannya untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Said Didu juga menyoroti bagaimana kekuatan oligarki telah melumpuhkan peran pejabat publik di daerah. Dia memberikan contoh konkret berupa proyek pembangunan di wilayah Banten.
“Contoh saja di Banten umpamanya, PIK 2 itu Gubernur tidak pernah bisa bicara, Bupati tidak pernah bisa bicara, DPR tidak pernah bisa bicara, karena memang mereka adalah kaki tangan oligarki,” katanya.
Said Didu menambahkan jumlah orang yang merusak negeri ini tidaklah banyak, tetapi memiliki kekuatan finansial yang luar biasa untuk menyogok para politisi dan aparat hukum.
“Sebenarnya yang merusak negeri ini itu tidak lebih dari 50 orang. Dan orangnya itu-itu saja. Anda bisa bayangkan pada saat kemiskinan kita anjlok, kekayaan mereka naik tiga kali lipat pada saat Covid,” ungkap Said Didu dengan nada emosional.
