Presiden Prabowo Setujui TKD Aceh 2026 Tanpa Potongan
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyetujui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh tahun 2026 tanpa adanya kebijakan efisiensi. Keputusan ini memastikan bahwa anggaran TKD Aceh tetap utuh seperti tahun-tahun sebelumnya.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Banda Aceh. Rapat ini disiarkan melalui kanal YouTube DPR pada hari Sabtu, 10 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh, secara langsung menyampaikan permohonan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tidak diberlakukan untuk Aceh pada tahun 2026.
“Pak Menteri, kami mohon agar efisiensi yang biasanya diterapkan bisa dikembalikan untuk Aceh pada tahun 2026,” ujar Dek Fadh dalam rapat itu.
Menanggapi permintaan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa sejak awal dirinya sudah menjanjikan bahwa TKD Aceh tahun 2026 sebesar Rp 1,6 triliun tidak akan dipangkas. Hal ini dilakukan mengingat Aceh masih dalam proses penanganan dampak bencana.
Purbaya juga menyarankan agar permintaan Wagub tersebut langsung dilaporkan kepada Presiden. “Saya sudah bilang waktu itu akan kita inikan, saya hanya belum berani ngomong ke Presiden. Tapi dananya sudah ada ni, dana bukan kendala, anda pakai aja. Nanti saya pasti ngomong atau minta aja pak ketua (Prof Sufmi Dasco Ahmad) yang ngomong tuh, pasti lebih cepat,” ujarnya.
Tidak lama kemudian, dalam sela-sela rapat, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco, langsung menghubungi Presiden Prabowo melalui sambungan telepon. Dalam pembicaraan tersebut, Presiden meminta berbicara dengan Menteri Keuangan. Selanjutnya, Purbaya mengaku telah mengantongi persetujuan dari Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
“Jadi
clear
, untuk tahun ini anggaran anda (Pemerintah Aceh) akan penuh seperti tahun lalu, enggak dipotong. Jadi dapat Rp 1,6, Rp 1,7 (triliun) kalau enggak salah,” ujar Purbaya.
Keputusan presiden tersebut disambut tepuk tangan para peserta rapat. “Kemarin saya janji mau bicara, tapi belum sempat kesana-sini soalnya. Barusan pak ketua (Dasco) sudah telpon dan pak presiden sudah setuju (TKD Aceh tidak dipotong),” jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengaku hingga awal Januari pihaknya sudah melakukan transfer sebesar Rp 1,279 triliun untuk Pemerintah Aceh guna membantu penanganan dampak pascabencana.
Tak hanya itu, kata Purbaya, saat ini setiap awal bulan pihaknya juga mengirim anggaran ke daerah bencana tanpa surat permintaan. Besaran yang dikirim mengacu pada data anggaran satu tahun sebelumnya, sehingga daerah terdampak tidak kekurangan dana.
“Kita sudah kirim di bulan Januari itu untuk Aceh saja Rp1,279 triliun. Jadi mereka cukup
cash
untuk geraklah, kalau mau. Tapi kendalanya bukan
cash
saja, seperti tadi administrasi membuat mereka lambat juga,” jelasnya.
