Perang AS-Israel vs Iran: Dilema Masyarakat Aceh dalam Menghadapi Realitas Global
Perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran tidak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tetapi juga memengaruhi ruang batin masyarakat Aceh dalam membaca realitas yang sedang terjadi. Di berbagai forum seperti mimbar dakwah Ramadhan, khutbah salat Id, hingga percakapan para akademisi di media sosial, pertanyaan utama yang sering muncul adalah apakah Iran harus didukung atau dimusuhi karena identitas mazhabnya yang Syiah.
Bagi sebagian orang, posisi aktor perang tampak sederhana: Amerika Serikat dan Israel sebagai musuh nyata, sedangkan Iran sebagai “musuh dalam selimut”. Karena dianggap representasi Syiah, Iran tidak diposisikan sebagai kerabat yang patut dibela, bahkan mesti diwaspadai. Narasi ini kemudian melahirkan sikap ekstrem: menolak segala bentuk simpati terhadap Iran, bahkan ketika ia berhadapan langsung dengan kekuatan yang selama ini menindas dunia Islam.
Namun, benarkah realitas yang terjadi sesederhana itu? Di titik inilah kita melihat bahwa masyarakat Aceh yang umumnya Sunni kini tengah dihadapkan pada dilema klasik antara identitas teologis (mazhab) dan realitas politik. Dalam konteks mengambil posisi keberpihakan, mazhab dan pandangan teologis memang penting. Namun, menjadikan aspek ini sebagai satu-satunya kacamata dalam membaca konflik global saat ini akan berisiko menyederhanakan persoalan yang kompleks, karut marut, dan telah beranak pinak.
Sejarah Islam sendiri menunjukkan bahwa perbedaan “mazhab” tidak selalu simetris atau berbanding lurus dengan posisi politik. Masalah hari ini, konflik Sunni-Syiah telah mengalami politisasi yang begitu dalam. Ia tidak lagi semata soal perbedaan teologi, tetapi telah menjadi instrumen geopolitik yang dimainkan oleh berbagai kekuatan dunia. Polarisasi ini diperparah oleh propaganda media dari luar maupun dalam dunia Islam yang terus menguatkan narasi fragmentasi (perpecahan). Akibatnya, kaum muslim jadi lebih sibuk memperdebatkan siapa yang “lebih benar” daripada memikirkan siapa yang paling diuntungkan dari perpecahan yang terjadi.
Membaca Realitas yang Kompleks
Dalam konteks perang yang inisiatif agresi dimulai oleh Amerika dan Israel dengan menyerang berbagai target di Iran pada 28 Februari 2026, setidaknya ada tiga lapisan realitas yang perlu dibaca secara jernih. Pertama, realitas kekuasaan global dengan Amerika Serikat dan sekutunya memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah dalam hal energi, keamanan, dan pengaruh politik. Kedua, realitas regional di mana Iran tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang tidak hanya melawan dominasi Barat tetapi juga memiliki agenda dan kepentingan sendiri. Ketiga, realitas umat Islam sebagai entitas yang sering kali menjadi objek dari tarik-menarik kepentingan tersebut.
Jika kita hanya fokus pada lapisan ketiga dengan melihat Iran semata sebagai representasi Syiah, maka kita kehilangan kemampuan untuk memahami dinamika yang lebih luas. Padahal, memahami konteks global dan regional justru penting untuk menentukan sikap yang proporsional dan tidak reaktif. Sikap yang seharusnya diambil bukanlah sikap simplistik “mendukung atau menolak Iran,” melainkan pandangan berbasis prinsip. Prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan pada yang tertindas harus menjadi pijakan utama. Dalam kerangka ini, mendukung tindakan yang melawan penindasan tidak harus berarti menyetujui seluruh ideologi atau mazhab pelakunya. Sebaliknya, perbedaan mazhab tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap ketidakadilan yang nyata.
Di sinilah pentingnya membangun kesadaran kolektif kita di atas landasan prinsip, bukan sentimen. Prinsip keadilan, kemanusiaan, dan ukhuwwah harus menjadi fondasi utama. Jika suatu tindakan siapa pun aktornya, bertujuan membela diri melawan penindasan, maka ia patut diapresiasi. Apresiasi ini pun tentu tidak harus berubah menjadi loyalitas ideologis yang membutakan.
Momentum Persatuan di Tengah Perang
Jika polarisasi Sunni-Syiah (dan dalam beberapa kasus lain di Aceh juga muncul polarisasi Sunni-Wahabi) terus dipelihara, maka dampaknya akan jauh lebih berbahaya daripada sekadar perbedaan pendapat dalam konteks fikih dan teologis. Ia bisa menjelma menjadi konflik horizontal yang melemahkan umat Islam dari dalam tubuhnya sendiri. Pada skenario terburuk, dunia Islam akan semakin terfragmentasi sehingga mudah dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Bisa jadi, perang di Timur Tengah yang kemudian membawa serta isu Sunni-Syiah ini hanya pembuka dari konflik yang berpotensi lebih eskalatif.
Karena itu, di tengah dentuman geopolitik yang sedang terjadi, ada suara lain di sekitar kita yang justru perlu diwaspadai karena ia potensial menjadi dentuman yang keras, yakni suara perpecahan di dalam tubuh masyarakat Islam kita sendiri yang cenderung melihat perbedaan hanya sebatas black and white. Yang terpolarisasi di kutub menolak Iran hanya karena Syiah; yang tak perlu membela kemanusiaan karena bukan Sunni; yang tak perlu diempati karena mereka Wahabi.
Jika umat Islam mampu mengelola perbedaan mazhab dan pandangan ideologis secara bijak pada saat kita membutuhkan persatuan akibat dilemahkan secara sistematis oleh kekuatan yang selalu menganggap dirinya privilege atas bangsa maupun entitas lain, maka perang ini justru bisa menjadi momentum untuk membangun kesadaran baru tentang pentingnya persatuan strategis di kalangan umat Islam. Persatuan di sini bukan berarti menghapus perbedaan mazhab, tetapi menempatkannya dalam proporsi yang tepat. Perbedaan tetap ada, tetapi tidak menjadi alasan untuk harus saling mengeliminasi secara ekstrem.
Relevansi Aceh dalam Konteks Ini
Dalam konteks Aceh, argumentasi di atas menjadi relevan. Aceh memiliki sejarah panjang dalam menjaga identitas keislaman. Namun, di era disrupsi saat ini, narasi perang dengan mudah masuk dan memengaruhi cara pandang masyarakat. Jika tidak disikapi dengan bijak, polarisasi Sunni-Syiah yang sebenarnya jauh dari realitas lokal bisa menjadi sumber ketegangan baru yang tidak perlu.
Karena itu, melalui berbagai platform media sosial; ceramah dan khutbah; serta dalam banyak momen silaturahim dan diskusi; para teungku, ulama, akademisi, serta tokoh masyarakat memiliki peran meredam potensi destruktif ini. Mereka patut menghadirkan narasi menyejukkan yang tidak terjebak pada dikotomi hitam atau putih an sich. Literasi geopolitik menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah.
Di tengah gelapnya medan perang, umat Islam membutuhkan cahaya kebijaksanaan. Bukan cahaya yang menyilaukan hingga membutakan, tetapi cahaya yang cukup terang untuk melihat peta-jalan secara jernih. Jalan itu mungkin tidak mudah, penuh dilema, hoaks, dan provokasi. Namun, satu hal yang pasti: umat yang terfragmentasi tidak bakal mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Sebaliknya, umat yang bisa mengelola perbedaan dengan baik dan bijak akan menemukan cara untuk tetap berdiri tegak sekali pun berada dalam hempasan badai.
Akhirnya, pertanyaan paling mendasar yang harus kita jawab kini bukan lagi apakah Iran harus didukung atau ditolak, tetapi di mana posisi kita dalam memperjuangkan keadilan dan menjaga ukhuwwah islamiyyah dalam perang yang sedang berlangsung.
