Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), meskipun terjadi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Selain itu, pemerintah juga belum memberlakukan aturan pembatasan pembelian BBM, seperti yang disampaikan oleh Istana Negara dalam pernyataannya terbaru.
Di luar kebijakan tentang harga dan pembatasan pembelian BBM, pemerintah telah merancang beberapa strategi mitigasi untuk mengurangi penggunaan BBM. Rencana tersebut diperkirakan mencakup kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH), efisiensi anggaran pemerintah, serta penguatan kebijakan B50. Namun, sejumlah ahli ekonomi menyatakan bahwa langkah-langkah ini belum cukup efektif untuk mengatasi masalah BBM yang semakin mengkhawatirkan.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun nonsubsidi. Hal ini disampaikan dalam pernyataan tertulisnya pada hari Selasa (31/03). Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan Wibisono meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan resmi pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa pemerintah akan mengumumkan rencana mitigasi BBM secara daring karena Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sedang berada di Jepang bersama Presiden Prabowo Subianto. Para pakar ekonomi dan kebijakan publik menyarankan agar kebijakan mitigasi pemerintah lebih tepat sasaran, termasuk diversifikasi energi. Mereka juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, terutama pada proyek-proyek besar yang memakan biaya tinggi.
Media Wahyudi Askar, seorang ahli ekonomi dari Celios, menilai bahwa kebijakan WFH tidak akan efektif karena banyak pekerja tetap bekerja di luar rumah atau bahkan di luar kota, sehingga tetap membutuhkan BBM. Ia juga menyatakan bahwa upaya penghematan seperti menunda perjalanan dinas dan pemotongan anggaran jamuan rapat hanya bersifat gimmick dan tidak signifikan.
Pengamat kebijakan publik dari Monash University berpendapat bahwa WFH lebih tepat diposisikan sebagai strategi efisiensi tambahan, bukan kebijakan inti untuk menghemat ruang fiskal. Menurut mereka, subsidi energi yang tepat sasaran dan transisi energi ke sumber energi terbarukan harus menjadi prioritas utama. Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal menambahkan bahwa lonjakan harga minyak global di atas $100 per barel harus mendorong pemerintah untuk segera menghemat BBM. Namun, ia menekankan pentingnya adanya strategi yang bervariasi untuk penghematan konsumsi BBM.
Beberapa negara di Asia dan Afrika telah menerapkan kebijakan penghematan bahan bakar sejak 25 Maret lalu. Misalnya, Vietnam menghapus pajak lingkungan atas bahan bakar selama sebulan demi menjaga stabilitas pasar minyak. Sementara itu, Myanmar memberlakukan pembatasan bahan bakar berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Thailand menghadapi kekurangan solar di berbagai SPBU, sehingga pemerintah mengizinkan pegawai negeri bekerja dari rumah dan mengatur suhu AC di gedung-gedung pemerintah. Kenya dan Nigeria juga mengambil langkah-langkah serupa untuk mengurangi dampak kenaikan harga minyak global.
Negara-negara lain seperti Ethiopia dan Nigeria juga mengimbau warga untuk menghemat bahan bakar. Di Nigeria, harga bensin naik dua kali lipat akibat ketergantungan impor minyak. Pemerintah Nigeria berencana mempercepat peluncuran kit konversi kendaraan CNG dan EV untuk mengurangi biaya transportasi. Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu menyatakan bahwa inisiatif ini akan dilakukan dengan bantuan lembaga keuangan dan mitra lain untuk memastikan akses yang luas bagi masyarakat.
Di Indonesia, pemerintah telah merancang beberapa kebijakan penghematan BBM. Mulai dari penerapan WFH satu hari dalam seminggu untuk ASN hingga penghematan energi di berbagai kementerian. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan bahwa kebijakan WFH dapat menghemat 20% konsumsi BBM. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat menghemat energi, termasuk penggunaan kompor. Namun, kebijakan sekolah daring akhirnya dibatalkan karena khawatir terjadi learning loss.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengurangi hari pelaksanaan MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan, yang diperkirakan bisa menghemat hingga Rp 40 triliun setahun. DPR dan Kementerian Pertahanan juga telah menerapkan kebijakan efisiensi energi, termasuk pembatasan penggunaan listrik, AC, dan lift. Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian juga mendorong pemangkasan perjalanan dinas kepala daerah sebagai bagian dari strategi penghematan BBM.
Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menilai bahwa realokasi dan reposisi anggaran belanja negara sangat penting. Ia menyatakan bahwa pemangkasan pada hal-hal kecil tidak cukup untuk mengatasi tekanan ekonomi yang semakin berat. Ia juga khawatir terjadi pembengkakan APBN akibat subsidi BBM yang terus meningkat. Menurutnya, solusi jangka panjang harus melibatkan diversifikasi energi dan penggunaan subsidi yang tepat sasaran.
Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal menekankan bahwa penghematan BBM perlu dilakukan secara detil dan saling mendukung satu sama lain. Ia menyarankan replikasi kebijakan yang telah diterapkan oleh negara-negara seperti Myanmar dan Nigeria, termasuk pembatasan BBM dan transisi energi. Pengamat kebijakan publik dari Monash University Ika Idris menilai bahwa kebijakan WFH hanya memiliki dampak kecil jika melihat skala persoalan kebutuhan BBM dan beban energi ke APBN. Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada subsidi energi yang tepat sasaran dan diversifikasi energi.
Ika Idris juga menyoroti bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sangat tinggi, sehingga penghematan perjalanan kantor saja tidak cukup. Ia menyarankan pemerintah untuk menunjukkan prioritas dengan menekan program yang memakan anggaran besar, seperti MBG. Ia juga menyarankan agar pemerintah meninjau ulang bansos untuk program keluarga harapan, terutama jika terjadi kenaikan harga BBM.
