GURU Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia Eko Prasojo menjelaskan perampingan birokrasi bisa dilakukan setelah adanya perencanaan dan pengangguran berbasis kinerja.
Hal tersebut menanggapi persoalan efisisensi yang tengah dilakukan kementerian dan lembaga di Indonesia. Pasalnya, beberapa lembaga justru melakukan efisiensi yang dinilai berdampak buruk bagi lembaga tersebut.
“Perampingan harus ada Key Performance Indicator (KPI) nya dulu baru bisa ditentukan struktur organisasi berbasis kinerja,” katanya kepada Media Indonesia, Rabu (12/2).
Ia menilai, efisiensi anggaran sangat diperlukan, namun tentu harus memperhatikan dan menjamin efektivitas pencapaian kinerja. “Saat ini banyak sekali program dan kegiatan K/L/pemda yang tidak memiliki keterkaitan dengan kinerja, nah itu diefisiensi,” jelasnya.
Kendati demikian, ia menjelaskan pemangkasan boleh dilakukan asal tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik, jangan sampai merugikan masyarakat.
“Pemangkasan anggaran juga harus memperhatikan program dan kegiatan lintas sektor, tidak boleh hanya inward looking di masing masing instansi pemerintah,” paparnya.
Selain itu, menurutnya banyak saat ini organisasi yang sebenarnya tidak punya kontribusi outcom, sehingga dengan banyaknya anggaran bisa jadi menunjukkan bahwa instansi tersebut memang tidak diperlukan. (Far/J-2)
