Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf akhirnya mendapatkan maaf dari Rais Aam Miftachul Akhyar. Keputusan ini menjadi penutup bagi konflik internal PBNU antara kubu Rais Aam dan Yahya Staquf yang berlangsung cukup panjang.
Menurut Muhammad Nuh, Katib Aam PBNU, Rais Aam telah memberikan maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU tersebut. Kesalahan tersebut terkait dengan pengundangan Peter Berkowitz, seorang peneliti pro-Israel, sebagai narasumber dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama di Jakarta pada 15-16 Agustus 2025.
“Rais Aam dan Wakil Rais Aam juga menyampaikan sikap kebesaran jiwa dengan memberikan maaf atas permohonan maaf Ketua Umum PBNU,” ujar Nuh dalam keterangan tertulis, pada Kamis, 25 Desember 2025.
Nuh menegaskan bahwa pemberian maaf dari jajaran Syuriyah kepada Yahya Staquf merupakan bagian dari tradisi NU yang mengedepankan akhlak, tabayun, dan penyelesaian masalah secara bijaksana. Keputusan untuk memaafkan kesalahan Yahya, kata dia, juga datang dari kebutuhan keberlangsungan organisasi.
“Semangat yang dibangun adalah kebersamaan dan menjaga keutuhan organisasi,” ujar Nuh.
Sebelumnya, Yahya dinilai melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan Peraturan Perkumpulan NU karena menghadirkan peneliti pro-Israel tersebut. Jajaran Syuriah lantas menggelar rapat harian di Hotel Aston, Jakarta, pada 20 November 2025. Hasil rapat itu adalah meminta Yahya mengundurkan diri dari jabatan ketua umum dalam waktu tiga hari.
Yahya menolak permintaan tersebut hingga Syuriah memutuskan mencopotnya dari jabatan ketua umum pada 26 November 2025. Syuriyah bahkan mengangkat Penjabat Ketua Umum PBNU Zulfan Mustofa untuk menggantikan Yahya.
Yahya menentang pemecatan tersebut. Ia menilai pemecatan itu bertentangan dengan AD/ART organisasi. Yahya lantas merotasi posisi Saifullah Yusuf dari jabatan Sekretaris Jenderal ke Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media pada 28 November 2025. Lalu kubu Yahya menunjuk Amin Said Husni sebagai sekretaris jenderal.
Rentetan konflik itu membuat sesepuh NU dan Mustasyar PBNU menginisiasi serangkaian pertemuan di sejumlah pesantren, seperti di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri; Pesantren Tebuireng Jombang; hingga Musyawarah Kubro di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada 21 Desember 2025. Hasil musyawarah kubro itu merekomendasikan islah kedua kubu serta pelaksanaan muktamar.
Selanjutnya, jajaran Syuriyah menginisiasi rapat konsultasi di Pondok Pesantren Lirboyo, Kamis, 25 Desember 2025. Rapat konsultasi ini dihadiri oleh jajaran Syuriyah, Mustasyar, pengurus Tanfidziyah termasuk Yahya Staquf, hingga para kiai sepuh Nahdlatul Ulama. Hasil rapat konsultasi ini menyepakati akan segera menggelar muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Seusai rapat konsultasi, Miftachul Akhyar dan Yahya Staquf bertemu dihadapan para kiai NU.
Muhammad Nuh melanjutkan, kesepakatan untuk segera menggelar muktamar merupakan upaya menjaga ketertiban organisasi dan keutuhan umat. Rencana muktamar ke-35 itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang diatur dalam AD/ART organisasi.
Rencana pelaksanaan muktamar dalam waktu dekat ini juga berarti akan mempercepat pelaksanaan forum tertinggi di Nahdlatul Ulama tersebut. Jika merujuk masa jabatan Yahya Staquf periode 2021-2026, muktamar akan digelar pada akhir 2026 atau di awal 2027.
“Langkah-langkah teknis akan disiapkan oleh PBNU agar pelaksanaan muktamar dapat berlangsung tertib, sah, dan bermartabat,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Nuh berharap seluruh anggota NU dan jajaran pengurus di semua tingkatan menjaga suasana kondusif sembari mempersiapkan muktamar. Ia juga meminta warga NU mempercayakan proses pergantian kepemimpinan di PBNU kepada mekanisme yang telah disepakati bersama.
