Demonstrasi Anti-Pemerintah di Teheran Terus Berlangsung
Pada malam hari Sabtu (10/1/2026), seruan anti-pemerintah kembali menggema di jalanan Ibu Kota Teheran, Iran. Aksi ini menandai berlanjutnya gelombang protes terbesar yang terjadi dalam lebih dari tiga tahun terakhir. Meskipun aparat keamanan melakukan penindakan keras, demonstrasi tetap berlangsung. Pemadaman internet nasional juga dilakukan oleh pemerintah, membuat informasi semakin sulit untuk diperoleh.
Pemerintah Iran menuduh Amerika Serikat menjadi dalang dari demonstrasi yang awalnya pecah dua pekan lalu akibat tekanan ekonomi. Demonstrasi tersebut kemudian meluas ke berbagai wilayah dengan tuntutan penggulingan otoritas ulama. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) melaporkan puluhan korban jiwa dan menyatakan keprihatinan atas eskalasi kekerasan aparat. Informasi dari dalam negeri semakin terbatas setelah akses internet nyaris terputus total sejak Kamis (8/1/2026), sebagaimana dipantau oleh lembaga pemantau jaringan NetBlocks.
Presiden AS, Donald Trump, menyatakan negaranya “siap membantu” gerakan tersebut, sembari memperingatkan Iran tengah berada dalam “masalah besar” akibat upaya penindasan terhadap demonstran. Trump menulis di media sosial Truth Social: “Iran sedang menatap KEBEBASAN, mungkin seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat siap membantu!!!”
Menurut laporan The New York Times, Trump juga telah menerima paparan mengenai opsi kemungkinan serangan militer. Namun, pejabat AS menyebut belum ada keputusan final, menyusul keterlibatan Washington bersama Israel dalam konflik 12 hari melawan Iran pada Juni lalu.
Aksi Berlanjut Meski Represi Meningkat
Di Teheran utara, massa kembali berkumpul, menyalakan kembang api, memukul panci, dan meneriakkan slogan dukungan terhadap monarki yang telah tumbang. Video yang diverifikasi AFP juga menunjukkan aksi serupa di sejumlah wilayah ibu kota, meski sebagian rekaman belum dapat dipastikan keasliannya.
Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran yang bermukim di AS, menyerukan aksi yang lebih terarah. Ia mendorong demonstran untuk tidak sekadar turun ke jalan, tetapi bersiap merebut dan mempertahankan pusat-pusat kota. Gelombang protes ini menjadi salah satu tantangan terberat bagi pemerintahan teokratis Iran sejak Revolusi Islam 1979.
Setelah sempat menyerukan “penahanan diri” dan mengakui adanya keluhan ekonomi, otoritas kini mengeras dalam sikapnya. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidato bernada menantang pada Jumat (9/1/2026), menuduh para perusuh bertindak atas dorongan Trump.
Korban Jiwa dan Kecaman Internasional
Amnesty International menyatakan sedang menganalisis laporan yang “mengkhawatirkan” terkait meningkatnya penggunaan kekuatan mematikan secara melawan hukum terhadap demonstran sejak Kamis. Sementara itu, kelompok Iran Human Rights melaporkan sedikitnya 51 orang tewas akibat penindakan aparat, seraya memperingatkan jumlah korban sebenarnya bisa lebih besar. Kelompok ini juga merilis foto yang diklaim sebagai jenazah korban tembakan di sebuah rumah sakit di Teheran timur.
Di distrik Saadatabad, Teheran, demonstran meneriakkan slogan “matilah Khamenei” diiringi klakson mobil sebagai bentuk dukungan. Aksi serupa dilaporkan terjadi di Mashhad, Tabriz, Qom, hingga Hamedan, di mana seorang pria terlihat mengibarkan bendera Iran era Shah bergambar singa dan matahari. Bendera yang sama juga sempat berkibar di balkon Kedutaan Besar Iran di London setelah diduduki para demonstran, menurut saksi mata.
Kota Mencekam, Aparat Bersiaga
Pada Kamis dan Jumat, jurnalis AFP melaporkan suasana Teheran lengang dan gelap gulita. Seorang pengelola kafe menutup usahanya lebih awal dengan alasan keamanan. Di sisi lain, otoritas menyatakan sejumlah anggota pasukan keamanan turut menjadi korban. Televisi pemerintah menayangkan pemakaman aparat yang tewas, termasuk di kota Shiraz, serta gambar bangunan dan sebuah masjid yang terbakar.
Militer Iran menegaskan akan “melindungi dan menjaga kepentingan nasional” dari musuh yang disebut berupaya mengacaukan ketertiban. Kecaman datang dari komunitas internasional. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan Uni Eropa mendukung aksi massa di Iran dan mengecam “represi kekerasan” terhadap para demonstran.
Bagi sebagian warga, pemutusan internet dan kekacauan sehari-hari dianggap sebagai harga yang harus dibayar. “Ini adalah harga sebelum kemenangan rakyat,” ujar seorang warga Teheran yang mengaku tak bisa mengakses email pekerjaannya pada hari pertama pekan kerja.
Gelombang protes pun masih terus bergulir, di tengah ketidakpastian arah respons pemerintah dan meningkatnya tekanan dari dalam maupun luar negeri.
Demo Iran Dipicu Inflasi dan Harga Kebutuhan Pokok
Gelombang protes anti-pemerintah di Iran terhitung memasuki hari ke-14 berturut-turut pada Sabtu. Sebagaimana dilansir CNN, Sabtu (10/1/2026), aksi protes bermula dari demonstrasi pedagang di pasar Teheran yang memprotes inflasi tinggi. Dalam hitungan hari, unjuk rasa tersebut meluas ke berbagai daerah dan berubah menjadi protes terbuka terhadap pemerintahan.
Kemelut memuncak ketika harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan ayam melonjak drastis dalam semalam, bahkan sebagian barang menghilang dari pasaran. Situasi diperparah oleh keputusan bank sentral menghentikan kebijakan dolar murah bagi sebagian importir, yang memicu kenaikan harga dan penutupan toko.
Langkah para pedagang pasar ini dinilai tidak biasa, mengingat kelompok tersebut selama puluhan tahun dikenal sebagai pendukung utama Republik Islam. Pemerintah yang dipimpin kubu reformis sempat mencoba meredam situasi dengan bantuan tunai sekitar 7 dollar AS per bulan. Namun, kebijakan itu gagal menghentikan gelombang kemarahan publik Iran.
Meluas ke Lebih dari 100 Kota
Unjuk rasa kali ini disebut sebagai yang terbesar sejak 2022, ketika kematian Mahsa Amini memicu gerakan “Woman, Life, Freedom”. Kini, demonstrasi dilaporkan terjadi di lebih dari 100 kota dan menjalar hingga provinsi-provinsi barat seperti Ilam dan Lorestan. Di sejumlah lokasi, massa meneriakkan slogan yang menginginkan kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei, secara langsung menantang otoritas tertinggi negara.
Media pemerintah melaporkan ratusan aparat keamanan terluka dalam bentrokan. Peran pedagang pasar menjadi pembeda. Para pengamat menilai keterlibatan pedagang bazar menjadi pembeda utama protes kali ini. Sepanjang sejarah Iran, kelompok ini memiliki pengaruh politik besar dan pernah menjadi penopang utama Revolusi Islam 1979.
“Selama lebih dari satu abad, pedagang bazar selalu menjadi aktor kunci dalam gerakan politik Iran,” ujar Arang Keshavarzian dari Universitas New York kepada CNN. Meski peran politik mereka kini lebih simbolis, gejolak nilai tukar dan tekanan ekonomi membuat mereka menjadi pemantik protes yang kemudian berkembang luas.
Legitimasi rezim kian tergerus. Sementara itu, pakar menilai protes Iran kali ini mencerminkan kelelahan dan frustrasi masyarakat yang telah menumpuk lama. Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, Sanam Vakil, menyebut legitimasi negara semakin rapuh. Sementara Dina Esfandiary dari Bloomberg Economics menilai Iran telah mencapai titik didih dan perubahan besar sulit dihindari.
Iran dipimpin sistem teokrasi sejak 1979. Presiden Masoud Pezeshkian, yang terpilih pada 2024, memiliki kewenangan terbatas karena keputusan strategis tetap berada di tangan Khamenei. Di tengah sanksi internasional, korupsi, dan krisis lingkungan, tekanan terhadap pemerintahan semakin besar. Korps Garda Revolusi Iran sendiri menyatakan kelangsungan pemerintahan adalah “garis merah” dan membuka kemungkinan tindakan balasan.
Seiring protes yang terus berlanjut, masa depan Iran bisa dikata tengah berada di persimpangan antara tekanan rakyat, respons represif negara, dan dinamika geopolitik yang kian memanas.
