Kehidupan yang Terabaikan di Balik Karnaval Mamasa
Di tengah gemerlap karnaval yang berlangsung di Kabupaten Mamasa, terdapat sebuah kisah yang tak pernah terdengar. Salsabila dan Abizar, dua anak yang hidup dalam kesulitan, menjadi simbol dari pengabaian yang terjadi di balik pesta yang megah. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang tidak bisa menikmati manfaat dari kegiatan yang digelar, meskipun mereka adalah warga negara yang memiliki hak sama seperti yang lain.
Salsabila mengalami epilepsi sejak 10 tahun lalu. Tubuhnya makin rapuh akibat stunting, sementara Abizar hidup dengan Down syndrome tanpa pernah merasakan terapi yang layak. Mereka tinggal di Desa Pamoseang, sekitar 60 kilometer dari pusat keramaian. Di sana, kehidupan mereka jauh dari sorotan publik. Hanya ibu mereka, Murniati, yang tetap setia menemani dan berusaha memberikan perlindungan semampunya.
Pada saat yang sama, karnaval Mamasa berlangsung dengan penuh antusiasme. Dari tanggal 6 hingga 30 April 2026, ribuan orang berkumpul di Lapangan Kondosapata untuk menari dalam balutan “sambu”. Gubernur hadir dengan senyum lebar, sedangkan bupati bangga memproklamirkan 5.000 peserta dari 17 kecamatan. Semua tampak bahagia dan penuh warna, seolah-olah Mamasa baik-baik saja.
Namun, di balik gemerlap itu, ada pertanyaan yang tak pernah diucapkan: siapa yang tidak diundang? Siapa yang tidak bisa menari? Siapa yang tangisannya tertimbun riuh tepuk tangan? Jawabannya ada di Desa Pamoseang. Di sanalah Salsabila dan Abizar hidup dalam sunyi yang tak terjamah sorotan. Salsabila terbaring lemah, tubuhnya kurus dan ringkih. Abizar tumbuh tanpa terapi, tanpa stimulasi, hanya orang-orang terdekat yang memahami kondisinya.
Dalam konteks ini, biopolitik seperti yang dibaca Michel Foucault menjadi nyata. Negara mengelola hidup bukan untuk merawat, melainkan untuk menghitung produktivitas. Tubuh dihargai sejauh ia menghasilkan. Yang sakit dan tak produktif perlahan disingkirkan dari perhatian. Mereka tak ada di panggung, tak masuk hitungan. Maka pengabaian bekerja diam-diam. Karnaval bergoyang di atas tangisan yang tak pernah dianggap ada.
Di panggung depan karnaval, yang dirayakan adalah tubuh-tubuh sehat yang bisa menari, bergerak, dan dianggap produktif. UMKM dipamerkan, kopi dan markisa dielu-elukan sebagai simbol kebanggaan. Semua tampak hidup, penuh warna, seolah-olah Mamasa baik-baik saja. Panggung itu dirancang untuk dilihat, untuk dipuji, untuk menegaskan bahwa yang tampil adalah wajah terbaik.
Namun di panggung belakang, kenyataan bergerak ke arah yang berlawanan. Puskesmas Mambi kehabisan obat antiepilepsi, sementara rujukan ke rumah sakit di Polewali Mandar berhenti di tengah jalan. Bukan karena jarak, bukan pula karena keterbatasan medis, melainkan karena akses yang tidak benar-benar bekerja. Kepemilikan BPJS tidak serta-merta menjamin layanan itu tercapai, ia berhenti sebagai status administratif tanpa daya jangkau. Tanpa mekanisme pendampingan yang efektif, tanpa jembatan yang menghubungkan rujukan dengan tindakan nyata, layanan kesehatan berubah menjadi ruang yang secara formal ada, tetapi secara faktual tak tersentuh.
Di titik inilah kemiskinan harus dibaca lebih dalam, bukan sekadar kekurangan pendapatan, melainkan ketiadaan kapabilitas untuk mengakses hak dasar. Salsabila tidak sampai ke rumah sakit bukan karena pilihan individual, melainkan karena struktur yang menutup kemungkinan itu sejak awal. Pemerintah mengetahui situasi ini, tetapi pengetahuan yang tak diikuti tindakan hanya menjadi legitimasi diam. Inilah sebuah catatan kaki yang tenggelam di balik gemerlap panggung karnaval.
Kritik ini menemukan pijakannya dalam teori keadilan distributif John Rawls. Ketimpangan, dalam kerangka itu, hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Namun di Mamasa, logika tersebut justru terbalik. Karnaval menyedot anggaran besar untuk kostum dan dekorasi, bahkan diperluas dengan janji dukungan dana provinsi agar naik kelas ke Kharisma Event Nusantara. Pertanyaannya sederhana, siapa yang benar-benar menikmati?
Jawabannya tidak mengarah pada mereka yang paling membutuhkan. Manfaat ekonomi dan simbolik berputar di lingkaran yang sama. Pejabat, pelaku jasa event, dan mereka yang berada dekat dengan pusat kekuasaan. Sementara itu, Murniati, Salsabila, dan Abizar tetap berada di luar jangkauan. Mereka tidak tersentuh oleh distribusi manfaat apa pun. Dalam situasi seperti ini, pengalihan anggaran ke panggung bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi bentuk ketidakadilan yang konkret. Ketika kebutuhan paling dasar, seperti obat antiepilepsi, justru tersisih oleh gemerlap perayaan.
Foucault dan Rawls, meski berasal dari tradisi yang berbeda, bertemu pada satu titik normatif: negara semestinya hadir bagi kelompok paling rentan. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui biopolitik yang menilai tubuh berdasarkan produktivitasnya, sehingga yang dianggap produktif diintegrasikan dalam kebijakan, sementara yang sakit atau tidak produktif cenderung tersisih. Rawls menegaskan bahwa ketimpangan hanya sah bila menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung, menjadikan keberpihakan pada kelompok rentan sebagai ukuran utama keadilan.
Di Mamasa, kedua kerangka ini tidak bekerja secara substantif. Kebijakan tidak berpihak pada Salsabila dan Abizar sebagai kelompok paling rentan, sementara sumber daya lebih banyak terserap pada ruang simbolik seperti karnaval. Prinsip Rawls tidak terpenuhi, dan logika Foucault tampak dalam seleksi implisit terhadap tubuh yang dianggap produktif. Hasilnya adalah korupsi struktural, distorsi prioritas, kemandekan empati, dan menguatnya jarak antara negara dan tanggung jawab sosialnya.
Dari panggung gemerlap itu, ketika lampu sorot padam dan tepuk tangan usai, yang tersisa hanyalah sunyi. Sunyi yang selama ini tertutup riuh karnaval, sunyi dari rumah-rumah reyot Pamoseang. Di sanalah Salsabila masih kejang tanpa obat, sementara Abizar hidup tanpa terapi. Sunyi inilah kebenaran yang tak pernah diundang ke panggung.
Dalam perspektif Pierre Bourdieu, karnaval tidak pernah netral, ia adalah arena produksi modal simbolik. Di atas panggung, kekuasaan mengakumulasi prestise dan legitimasi melalui senyum, lambaian tangan, dan narasi kemajuan yang dipentaskan. Namun di balik itu, akses layanan tidak berjalan, pendampingan tidak hadir, dan jembatan menuju perawatan kesehatan terputus. Salsabila dan Abizar terdeprivasi dari seluruh modal. Ekonomi, sosial, maupun simbolik. Mereka tersingkir dari ruang yang disebut publik.
Disinilah kekuasaan bekerja bukan melalui kekerasan yang tampak, melainkan melalui estetika, panggung megah, cahaya terarah, dan tepuk tangan yang membentuk ilusi kemajuan. Judith Butler menyebutnya performativitas. Pengulangan yang mengendap menjadi kebenaran yang tak lagi dipertanyakan. Setiap kali perayaan datang, senyum akan selalu sama, narasi kemajuan terus diucapkan. Namun pengulangan itu justru memperlebar jarak antara simbol dan substansi. Ruang representasi meluas, sementara ruang kehidupan dasar menyempit; pelayanan digantikan pertunjukan.
Maka kritik ini bukan pada budaya, melainkan pada politik simbolik yang menjadikan perayaan sebagai pengganti kerja nyata. Salsabila dan Abizar tidak sekadar terpinggirkan, mereka dihapus dari panggung representasi, tanpa suara, tanpa visibilitas. Yang tersisa hanyalah kejang yang tenggelam di balik gemuruh tepuk tangan. Larik DeLeon kembali hidup: “All their mothers can do is stand and watch their children suffer”.
