Indonesia memiliki sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) konveksi, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Saat momen ini tiba, permintaan akan busana muslim, seragam, serta pakaian keluarga meningkat drastis. Namun, para pelaku usaha menghadapi kendala utama dalam menjaga kapasitas produksi karena keterbatasan tenaga kerja yang terampil.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, menyatakan bahwa saat ini pelaku usaha konveksi skala kecil dan menengah kesulitan memenuhi permintaan pasar. Menurutnya, masalah utamanya bukan pada permintaan, melainkan pada ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang menjahit.
“Krisis penjahit sudah mulai terasa sejak dua bulan terakhir. Masih dibutuhkan sekitar 50% dari SDM yang tersedia saat ini secara keseluruhan, mengingat mesin-mesin jahit hanya terisi separuh,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).
Nandi menjelaskan bahwa permintaan pasar terhadap produk fesyen muslim, seragam, dan busana keluarga meningkat signifikan setiap menjelang Lebaran. Namun, banyak pelaku usaha tidak mampu menerima seluruh pesanan karena keterbatasan tenaga produksi.
“Kami kesulitan mencari penjahit yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk memenuhi standar kualitas yang tinggi,” tambahnya.
Faktor-faktor struktural juga turut memicu kondisi ini. Profesi penjahit dinilai semakin kurang diminati oleh generasi muda, sementara program pelatihan belum mampu mengejar kebutuhan industri. Selain itu, pelaku IKM konveksi juga menghadapi keterbatasan modal untuk memperbesar skala produksi. Mereka berharap ada kebijakan yang lebih mendukung agar usaha kecil dapat berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
“Kami memerlukan akses yang lebih mudah ke sumber permodalan yang dapat membantu kami meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar,” ujarnya.
Selain itu, dukungan peningkatan keterampilan juga dinilai sangat mendesak agar kualitas produk lokal mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pelatihan teknis dan pendidikan vokasi disebut sebagai solusi jangka menengah hingga panjang.
Di sisi lain, pelaku IKM konveksi juga menyoroti maraknya produk impor ilegal yang dijual dengan harga sangat murah. Praktik ini dianggap merusak harga pasar dan melemahkan posisi produsen dalam negeri.
“Barang-barang impor ilegal ini tidak hanya merusak pasar domestik, tetapi juga merugikan kami sebagai pelaku IKM konveksi yang berusaha keras untuk memenuhi permintaan pasar,” jelasnya.
Nandi menambahkan bahwa pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar persaingan usaha berjalan adil. Tanpa penindakan tegas, pelaku IKM akan semakin tertekan di tengah kenaikan biaya produksi.
Meski menghadapi berbagai kendala, pelaku IKM tetap optimistis industri konveksi bisa tumbuh apabila didukung kebijakan yang tepat. Mereka meyakini peningkatan permintaan saat Ramadan bisa berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja.
“Namun, kami memerlukan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing kami dan mengatasi tantangan yang kami hadapi. Kami juga meminta pemerintah untuk memberikan insentif yang menarik bagi penjahit, seperti subsidi upah, asuransi kesehatan, dan program pensiun,” terangnya.
Nandi pun berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk memperkuat daya saing IKM konveksi nasional. Kolaborasi dinilai penting agar sektor ini mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.
