Pengangkutan dan logistik di Gaza menjadi fokus utama dari rencana yang diajukan oleh sebuah perusahaan penanggulangan bencana asal Amerika Serikat (AS) kepada pejabat Gedung Putih. Rencana ini menawarkan keuntungan sebesar 300% selama tujuh tahun untuk pengelolaan transportasi dan distribusi barang ke wilayah tersebut. Informasi ini didasarkan pada draf proposal November yang diperoleh oleh Guardian.
Menurut laporan tersebut, Gothams LLC, perusahaan yang mengajukan rencana ini, berencana memungut biaya dari setiap truk yang membawa barang ke Gaza. Selain itu, perusahaan juga akan mengenakan biaya penggunaan sistem pergudangan dan distribusinya. Dalam laporan sebelumnya, Guardian menyebutkan bahwa Gothams adalah kandidat terdepan untuk mendapatkan kontrak yang menguntungkan dari Dewan Perdamaian Donald Trump di masa depan. Namun, besarnya margin keuntungan masih belum jelas.
CEO Gothams, Matthew Michelsen, mengatakan bahwa ia telah menghentikan proposal tersebut, tetapi mitra perusahaan masih terlibat dalam diskusi. Sistem Pasokan Gaza (GSS) sedang dibahas oleh pejabat administrasi dan para pengusaha yang terafiliasi dengan Dewan Perdamaian Trump. Michelsen menolak memberikan komentar lebih lanjut tentang GSS.
Chris Vanek, mitra Gothams, dikabarkan telah berkoordinasi dengan pejabat Gedung Putih terkait GSS dalam beberapa minggu terakhir. Dua sumber yang mengetahui proses ini serta catatan yang ditinjau oleh Guardian menyebutkan hal tersebut. Seorang juru bicara Gothams merespons pertanyaan tentang berita ini dengan mengirimkan kutipan dari Vanek melalui email.
“Dewan Perdamaian, pemangku kepentingan Palestina dan Israel, serta Departemen Luar Negeri AS meminta saya untuk membantu upaya perencanaan berdasarkan pengalaman luas saya di zona konflik, rekonstruksi, dan penanggulangan bencana. Tidak ada perjanjian atau kontrak yang ada, dan saya telah memberikan bantuan ini dengan biaya sendiri untuk mendukung upaya perdamaian,” ujar Vanek, mantan perwira militer.
Juru bicara Gothams menambahkan bahwa Vanek belum pernah melakukan diskusi mengenai pembiayaan, investasi, atau pengembalian. Setiap anggapan sebaliknya akan tidak akurat. Mereka juga tidak menjawab langsung pertanyaan tentang margin keuntungan atau perjanjian eksklusivitas yang diusulkan dalam draf November.
Charles Tiefer, ahli hukum kontrak federal yang pernah bekerja di Komisi Kontrak Masa Perang di Irak dan Afghanistan, menyebut persyaratan Gothams sangat tidak wajar. “Tidak pernah ada kontrak pemerintah AS yang memiliki pengembalian modal tiga kali lipat, bahkan dalam 200 tahun terakhir. Mendapatkan 25% dianggap bagus,” katanya. Ia menilai rencana ini seperti perampokan terang-terangan.
Gothams, yang berbasis di Austin, pernah menerima kontrak pemerintah sebelumnya, termasuk pekerjaan terbarunya dalam mendukung operasi di pusat penahanan Florida Selatan. Menurut laporan PBB, proyek rekonstruksi Gaza bernilai lebih dari 70 miliar dolar AS. Tiga perempat bangunan di Gaza diperkirakan telah hancur, dan 90% penduduk wilayah tersebut telah mengungsi.
Donald Trump, yang juga menggambarkan potensi Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah”, menjabat sebagai ketua Dewan Perdamaian. Ia menunjuk Kushner, menantunya, dan sekutu lainnya di “dewan eksekutif” pada bulan Januari dan menunjuk sejumlah negara sebagai anggota.
Kushner berbicara tentang peluang investasi saat berdiri di atas panggung di Davos selama peluncuran Dewan Perdamaian. Ia memaparkan rencana induk yang membayangkan pembangunan kembali pantai Mediterania sebagai pusat pariwisata dan perdagangan, termasuk delapan kota yang direncanakan, pelabuhan baru, dan pusat manufaktur canggih.
Setiap pekerjaan rekonstruksi akan bergantung pada kemampuan kelompok-kelompok tersebut untuk mengangkut material baru ke Gaza. Israel telah lama mengendalikan masuk dan keluar barang ke wilayah Palestina dan memberlakukan pembatasan pada material penting seperti generator dan semen.
Eddie Vasquez, juru bicara Departemen Luar Negeri untuk upaya Gedung Putih di Gaza, tidak membahas detail proposal Gotham, tetapi mengatakan kepada Guardian bahwa belum ada proses pengadaan atau mekanisme kontrak yang telah dibentuk. Ini karena Dewan Perdamaian baru saja didirikan dan diumumkan. “Meskipun percakapan informal mungkin telah terjadi, semua ini masih belum pasti.”
