KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengecam aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak tim operasi pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat.
“Komnas HAM mengecam terjadinya penembakan atau serangan terhadap operasi SAR (pencarian dan pertolongan) Tahap III yang sedang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian seperti dikutip Antara, Kamis (1/5).
Penembakan bermula ketika tim operasi pencarian Iptu Tomi melakukan pencarian ulang pada 21 April-4 Mei 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni dan sekitarnya. Tim terdiri dari Mabes Polri, Polda Papua Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) Papua Barat, dan Tim SAR.
Ketika operasi pencarian sedang berlangsung, terjadi penembakan yang diduga dilakukan KKB terhadap tim pencarian di sekitar Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni pada Minggu (27/4).
“Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut,” kata Uli.
Komnas HAM mendesak KKB dan aparat keamanan menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia serta memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja kemanusiaan di wilayah rawan konflik di Papua.
Komnas HAM juha meminta agar operasi SAR tahap III pencarian Iptu Tomi Marbun dilakukan secara profesional dan memastikan keamanan bagi seluruh anggota yang terlibat.
Pencarian ulang Iptu Tomo dilakukan karena Komnas HAM menerima pengaduan dari pihak keluarga. Menurut Uli, pengadu menyatakan bahwa pengungkapan kasus Iptu Tomi yang hilang sejak Desember 2024 saat mengejar KKB di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni belum dilakukan secara profesional.
“Dan oleh karena itu, (pengadu) meminta agar dilakukan pencarian ulang secara maksimal,” ucap Uli.
Merespons pengaduan tersebut, Komnas HAM meminta keterangan Kapolda Papua Barat. Selanjutnya, Polda Papua Barat mengundang Komnas HAM untuk memantau operasi pencarian ulang tersebut. Adapun Komnas HAM menugaskan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Papua Frits B. Ramandey untuk ikut hadir.
Selain untuk memenuhi undangan Polda Papua Barat, kehadiran Komnas HAM pada operasi tersebut juga untuk memastikan proses pencarian Iptu Tomi dilakukan secara profesional, transparan, dan maksimal demi penegakan hukum yang adil, terutama hak atas keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. (Ant/P-4)
