Penangguhan Hukuman untuk 7 Pemain Naturalisasi Malaysia di CAS
Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) memberikan sinyal positif terkait upaya banding yang dilakukan oleh tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia. Proses hukum ini kini sedang berlangsung di Court of Arbitration for Sport (CAS), dan menghadirkan harapan bahwa perkara yang membelit para pemain tersebut dapat berakhir dengan keputusan yang menguntungkan.
Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor John, menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi tamu dalam program XI Sebelas Utama belum lama ini. Menurutnya, peluang hasil positif muncul setelah CAS mengabulkan permohonan penangguhan hukuman, yaitu skorsing selama 12 bulan yang sebelumnya diberikan kepada tujuh pemain tersebut.
Keputusan penangguhan ini dinilai sebagai perkembangan penting dalam proses hukum yang sedang berjalan. Windsor bahkan menegaskan bahwa persetujuan CAS dalam hal ini sangat jarang terjadi. Ia menyebutkan bahwa sepanjang masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal AFC sejak 2015, belum pernah ada kasus serupa yang dikabulkan CAS.
“Ini adalah pertama kalinya sepanjang saya menjadi Sekretaris Jenderal AFC, CAS memberikan penangguhan hukuman seperti ini,” ujar Windsor. Ia menjelaskan bahwa standar yang ditetapkan CAS untuk mengabulkan permohonan penangguhan sangat tinggi. Oleh sebab itu, tidak mudah bagi pihak yang mengajukan banding untuk mendapatkan keputusan sementara yang menguntungkan.
“Mereka meminta perintah penangguhan dan CAS mengabulkannya. Ini sangat sulit karena ambang batas yang ditetapkan CAS memang sangat tinggi,” katanya.
Windsor menilai, dengan adanya penangguhan tersebut, peluang kemenangan kini terbuka. “Kalau melihat pengalaman kami di AFC, peluangnya bisa dibilang 50 banding 50,” lanjutnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa banyak kasus sebelumnya, pihak yang membawa perkara ke CAS hampir selalu gagal memperoleh penangguhan hukuman.
“Semua kasus diputuskan AFC dan kemudian dibawa ke CAS, lalu meminta penangguhan, semuanya kalah,” jelas Windsor. “Sepanjang sejarah AFC sejak saya menjabat, belum pernah ada satu pun kasus di mana pihak tertuduh mendapatkan penangguhan,” tambahnya.
Meski demikian, Windsor menegaskan bahwa proses hukum belum sepenuhnya selesai. Hingga kini, FIFA disebut belum menyampaikan argumen atau pembelaannya secara resmi kepada CAS. Hal tersebut terjadi karena CAS baru mendengar pemaparan dari pihak tujuh pemain yang mengajukan banding. Dengan demikian, keputusan akhir masih bergantung pada tahapan berikutnya.
Tanggal 26 Februari pun disebut sebagai momen krusial yang akan menentukan arah perkara tersebut. Pada tanggal tersebut, CAS dijadwalkan mendengarkan dan menimbang argumen dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan final.
Dinamika Internal FAM dan Kritik terhadap Ambisi Jabatan
Di tengah isu tersebut, perhatian publik sepak bola Malaysia juga tertuju pada dinamika internal Persatuan Sepak Bola Malaysia (FAM). Pengacara olahraga terkemuka Malaysia, Zhafri Aminurrashid, melontarkan kritik terhadap sikap sebagian pihak yang dinilai terlalu ambisius mengejar jabatan di FAM.
Zhafri menyampaikan pandangannya secara konsisten melalui sejumlah pernyataan di media sosial. Ia menyoroti upaya beberapa pihak yang dianggap mencoba memanfaatkan nama Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah. Sultan Abdullah diketahui pernah menjabat sebagai pimpinan FAM pada periode 2014 hingga 2017.
Setelah masa kepemimpinannya berakhir, FAM kemudian dilanjutkan dengan semangat dan kepemimpinan baru. Zhafri menegaskan bahwa pihak yang benar-benar memiliki kelayakan seharusnya tampil secara terbuka. Ia menyarankan agar individu yang berminat memegang tampuk kepemimpinan FAM menemui anggota gabungan untuk mempresentasikan kapasitas dan visi mereka.
Tidak hanya itu, Zhafri juga memaparkan kriteria yang perlu dinilai secara menyeluruh dalam mencalonkan Presiden FAM yang baru. Menurutnya, keterlibatan keluarga kerajaan dalam kepemimpinan FAM memiliki konsekuensi tersendiri.
“Penglibatan kerabat diraja dalam peranan kepemimpinan FAM memang membawa tantangan, termasuk terpapar kritik publik dan pandangan beragam dari pemangku kepentingan,” ujarnya. Ia menilai bahwa setiap isu yang muncul di tubuh FAM berpotensi menyeret institusi diraja ke dalam sorotan negatif.
“Prestasi tim nasional sering kali dijadikan tolok ukur utama terhadap efektivitas badan induk sepak bola,” jelas Zhafri. Sehingga ia berpandangan, martabat institusi diraja sebaiknya dijaga dari polemik yang tidak perlu.
“Adalah lebih bijaksana untuk memelihara kesucian dan kehormatan institusi diraja dari kecaman publik,” tegasnya. Zhafri pun menyimpulkan jabatan strategis seperti Presiden FAM lebih tepat diemban oleh figur non-kerajaan. Hal itu, menurutnya, demi memastikan institusi diraja tetap dihormati dan tidak terseret dalam kontroversi administrasi olahraga.
Selain aspek tersebut, Zhafri juga menekankan pentingnya memahami perubahan besar dalam dunia sepak bola modern. Ia mengingatkan bahwa wacana mengembalikan kepemimpinan lama perlu dikaji secara objektif.
“Lanskap sepak bola global telah berubah secara signifikan,” ujarnya. Menurut Zhafri, sepak bola masa kini menuntut pemahaman mendalam tentang lisensi klub, pengembangan akar rumput berbasis klub, serta tata kelola modern.
“Pengalaman dan gelar semata tidak lagi cukup untuk memimpin,” tambahnya.
