Pengalaman Pariwisata sebagai Simbol Sosial di Era Digital
Di era media sosial, pengalaman telah berubah menjadi pernyataan sosial. Liburan tidak lagi sekadar jeda dari rutinitas, tetapi juga simbol identitas. Foto dari resort mewah, makan malam di restoran fine dining, hingga ayunan stik golf di lapangan hijau bukan lagi sekadar dokumentasi pribadi. Ia menjadi pesan tentang status dan akses.
Maknanya menjadi lebih luas ketika pengalaman itu dipamerkan oleh figur publik pejabat yang digaji dan diberi mandat oleh rakyat. Fenomena konsumsi pengalaman ini menarik untuk ditelaah dalam konteks pariwisata Indonesia yang tengah berkembang, sekaligus dalam lanskap sosial yang masih dibayangi ketimpangan ekonomi.
Gairah konsumsi ini sebenarnya berakar pada pemulihan ekonomi yang impresif. Salah satunya sektor pariwisata. Pariwisata Indonesia menunjukkan tren pemulihan pascapandemi. Data BPS menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hingga akhir tahun 2025 mencapai lebih dari 15,39 juta kunjungan meningkat 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan didominasi oleh wisatawan dari Malaysia, Australia, dan Tiongkok. Capaian sama juga ditorehkan pergerakan kunjungan wisatawan domestik mencapai 1,2 miliar perjalanan meningkat 17,55 persen dari tahun 2024.
Angka ini mengindikasikan bahwa pariwisata kembali menjadi penopang penting ekonomi nasional setelah dua tahun terpuruk akibat pandemi. Selain itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pada kuartal III 2025, pariwisata berkontribusi sekitar 3,96 persen terhadap PDB nasional.
Potensi kunjungan asing yang terus meningkat dan kontribusi terhadap PDB membuka peluang besar bagi industri yang melibatkan jutaan tenaga kerja, dari hotel, restoran, hingga sektor transportasi dan UMKM lokal. Namun, di balik geliat ini, perlu digaris bawahi bahwa kemajuan ekonomi makro tidak serta merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan di masyarakat.
Di balik gemerlap angka kunjungan wisman dan wisnus, ada kenyataan pahit yang terekam dalam angka Rasio Gini kita. Menurut laporan BPS, rasio Gini Indonesia pada 2024 tercatat sekitar 0,379 menunjukkan adanya jurang sosial antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Rasio Gini di atas 0,3 umumnya dipandang sebagai tanda ketimpangan yang material dalam distribusi pendapatan.
Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada peluang ekonomi, tetapi juga pada persepsi sosial tentang keadilan, akses terhadap layanan dasar, dan peluang mobilitas sosial. Dalam konteks ini, konsumsi simbolik termasuk pariwisata luxury (mewah) tidak bisa dipisahkan dari latar sosial di mana konsumsi itu terjadi.
Kajian empiris menunjukkan bahwa tanpa mekanisme distribusi nilai yang kuat, pertumbuhan pariwisata bisa menginjak ketimpangan. Misalnya, studi Hasan, (2025) menggunakan data panel provinsi Indonesia menunjukkan hubungan positif antara kinerja pariwisata dengan peningkatan ketimpangan, jika nilai ekonomi dari pariwisata tidak menyebar secara luas ke ekonomi rumah tangga di berbagai tingkatan pendapatan.
Para ahli ekonomi dan sosiologi telah lama memetakan bagaimana konsumsi bisa menjadi bahasa status. Dalam bukunya berjudul The Theory of the Leisure Class: An Economic Study, 1899 Thorstein Veblen menciptakan istilah conspicuous consumption, konsumsi yang dipertunjukkan untuk menunjukkan status sosial. Dalam masyarakat yang stratifikasi sosialnya masih kuat, konsumsi bukan sekadar memenuhi kebutuhan, tetapi menjadi simbol identitas dan posisi dalam struktur sosial. Dalam era experience economy yang dikemukakan oleh B. Joseph Pine II dan James H. Gilmore, 1998, pengalaman itu sendiri menjadi komoditas.
Liburan premium, layanan eksklusif, dan perjalanan luxury berubah menjadi bentuk konsumsi simbolik. Bukan hanya “apa yang saya nikmati”, tetapi “apa yang saya representasikan”. Hotel bintang lima, resort privat di pulau terpencil, hingga itinerary mewah bukan lagi sekadar pilihan liburan, ia menjadi tanda dari akses dan kemampuan tertentu simbol yang dipakai untuk menunjukkan status sosial.
Yang menarik adalah ketika simbol-simbol itu dipertunjukkan oleh pejabat publik.
Pejabat dan Wisata Mewah
Dalam era digital, unggahan media sosial pejabat yang menunjukkan liburan mewah mulai dari akomodasi premium hingga pengalaman wisata eksklusif bukan terjadi dalam ruang privat. Setiap posting menjadi konsumsi publik. Unggahan semacam itu, di tengah ketimpangan yang masih nyata, berpotensi memperkuat citra jarak sosial. Publik tidak sekadar melihat destinasi, ia membaca narasi tentang akses yang berbeda terhadap kenyamanan yang mahal.
Flexing atau memamerkan gaya hidup mewah bukan lagi sekadar tentang estetika gambar. Tapi komunikasi simbolik yang menyampaikan sesuatu, kekuasaan, akses, dan posisi dalam hierarki sosial. Ketika konsumsi semacam itu dipublikasikan oleh figur yang mewakili rakyat, simbolnya menjadi semakin kompleks. Pejabat yang membagikan momen pariwisata premium mungkin berniat sekadar berbagi pengalaman pribadi atau mendukung promosi destinasi dalam negeri. Namun publik sering membaca lebih dari itu.
Jika mayoritas masyarakat masih bergulat dengan ketimpangan ekonomi dan fasilitas dasar, simbol kemewahan menjadi sebuah jarak yang terlihat, dan kadang dirasakan. Peran pariwisata sebagai pendorong devisa dan pencipta lapangan kerja tidak bisa dipungkiri. Namun, perlunya pembacaan kritis menjadi penting ketika simbol-simbol pariwisata premium dipertontonkan secara publik oleh figur yang memiliki legitimasi publik.
Di Indonesia, destinasi-destinasi fenomenal seperti Bali, Labuan Bajo, Mandalika, dan Maratua berbagai kawasan destinansi wisata lainnya menarik kunjungan wisatawan kelas atas. Pariwisata premium menjadi bagian strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan devisa. Tetapi strategi ini harus selaras dengan mekanisme penyebaran manfaat ekonomi, sehingga pariwisata tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil pelaku usaha dan konsumen berdaya beli tinggi.
Dalam konteks keadilan sosial, pariwisata idealnya mempromosikan inklusivitas, keadilan, dan distribusi manfaat yang lebih merata (Higgins-Desbiolles, 2006). Pengalaman wisata premium sebaiknya tidak hanya menjadi simbol status individual, tetapi juga representasi dari keberhasilan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yang menjadi tantangan adalah bagaimana figur publik mengelola representasi pengalaman mewah dalam ruang publik digital. Sensitivitas terhadap simbol bukan sesuatu yang mudah diprediksi, tetapi menjadi nyata ketika publik membaca pesan yang lebih luas dari unggahan tersebut. Etika digital tidak sama dengan etika privat. Unggahan oleh pejabat di media sosial tidak muncul dalam ruang kosong. Ia muncul dalam konteks sosial yang memiliki ketimpangan struktural, di mana sebagian masyarakat masih berjuang untuk menyediakan kebutuhan dasar.
Dalam konteks demokrasi, legitimasi kekuasaan sangat bergantung pada persepsi publik. Ketika simbol-simbol yang muncul terkesan jauh dari realitas mayoritas masyarakat, legitimasi itu bisa tergerus perlahan bukan karena kemewahan semata, tetapi karena simbol itu tidak selaras dengan rasa keadilan sosial. Sebuah media sosial pejabat seharusnya dapat menjadi ruang yang mempromosikan narasi kolektif tentang keindahan alam Indonesia, peran masyarakat lokal dalam industri pariwisata, atau bagaimana hasil pariwisata meningkatkan kesejahteraan komunitas.
Dengan menonjolkan dampak positif yang lebih luas, simbol pengalaman dapat bertransformasi dari sekadar konsumsi pribadi menjadi alegori kemajuan bersama. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Namun, keberhasilan bukan hanya diukur dari jumlah kunjungan atau kontribusi PDB, tetapi juga dari bagaimana manfaat itu menyentuh kelompok masyarakat di seluruh spektrum ekonomi. Pariwisata premium merupakan bagian dari dinamika ekonomi modern dan strategi pembangunan nasional.
Ketika pengalaman mewah dipertontonkan oleh figur publik, simbol tersebut memperoleh dimensi sosial yang lebih luas. Ketimpangan yang masih terasa di Indonesia membuat sensitivitas terhadap simbol menjadi penting. Representasi pengalaman tidak lagi sekadar gaya hidup, tetapi bagian dari narasi sosial tentang kekuasaan, akses, dan keadilan. Di era ketika setiap pengalaman dapat dipublikasikan, kepemimpinan tidak hanya diuji oleh kebijakan makro atau angka devisa, tetapi juga oleh kepekaan membaca makna simbolik dalam ruang publik digital.
Dalam masyarakat yang masih berjuang menuju kesejahteraan bersama, sensitivitas terhadap simbol menjadi bagian penting dari etika kepemimpinan.
