DPR Mewanti-Wanti Pemerangkapan WFH di Akhir Pekan
Dalam rangka mendorong efisiensi dan penghematan energi, pemerintah sedang merancang kebijakan work from home (WFH) yang akan diterapkan satu hari dalam seminggu. Namun, rencana ini menimbulkan perhatian khusus dari kalangan DPR, terutama dari anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Romy Soekarno.
Romy mengingatkan bahwa penempatan WFH pada hari Jumat bisa berpotensi memicu long weekend. Ia menilai, hal ini justru akan menyebabkan pekerja memanfaatkan waktu tersebut untuk memperpanjang liburan, sehingga tujuan penghematan BBM justru tidak tercapai.
“Kita harus waspada terhadap moral hazard, yaitu kecenderungan menjadikan WFH sebagai long weekend. Ini bisa meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun ide WFH sebagai langkah penghematan energi rasional, implementasi harus dirancang dengan matang agar tidak menimbulkan dampak negatif.
Dampak WFH pada Efektivitas Kerja
Selain risiko long weekend, Romy juga menyoroti dampak WFH terhadap efektivitas kerja dan kualitas pelayanan. Menurutnya, sistem kerja jarak jauh sering kali membuat proses kerja menjadi kurang direct.
- Pengambilan keputusan menjadi lebih lambat
- Koordinasi tidak seefektif tatap muka
- Terjadi fragmentasi komunikasi
Selain itu, ia menilai interaksi langsung antar pekerja sangat penting dalam membangun kepercayaan dan soliditas tim. Interaksi ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi dari trust, leadership presence, dan soliditas organisasi.
“Ketika interaksi ini berkurang, maka yang muncul adalah pola kerja yang cenderung mekanistis dan kurang memiliki kedalaman kolaborasi,” tambahnya.
Solusi yang Ditawarkan oleh Romy
Untuk menghindari potensi penyalahgunaan WFH menjadi libur panjang, Romy mengusulkan agar hari pelaksanaan WFH ditempatkan di pertengahan minggu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas layanan.
- Penentuan hari yang netral, seperti pertengahan minggu
- Penguatan sistem kontrol kinerja berbasis output
- Standardisasi komunikasi dan koordinasi yang efektif
Ia juga menegaskan perlunya pengecualian bagi sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran fisik, khususnya layanan publik dan bidang usaha tertentu.
Pemerintah Pastikan Kebijakan WFH Tidak Berlaku Umum
Sementara itu, pemerintah memastikan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan diberlakukan secara menyeluruh. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku untuk sektor tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.
“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” katanya.
Ia menambahkan bahwa aturan teknis masih dalam tahap perumusan dan akan segera diumumkan setelah final.
Proses Penyusunan Kebijakan WFH
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sejumlah menteri telah mencapai kesepakatan terkait penerapan WFH tersebut. Namun, keputusan final masih menunggu laporan kepada Presiden.
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” ujarnya.
Meski demikian, ia belum mengungkap hari pelaksanaan WFH yang akan dipilih karena masih menunggu keputusan Presiden.
