PEMERINTAH Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025, yang mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas belanja negara. Efisiensi ini tidak hanya menyasar lembaga eksekutif, tetapi juga DPR RI, yang mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp1,305 triliun berdasarkan surat dari Menteri Keuangan (S-75/MK.02/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa DPR mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, efisiensi anggaran bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Ini program dari Pak Presiden, jadi kita ikuti dan dukung sepenuhnya. Maksudnya baik, efisiensi ini kan untuk masyarakat juga,” ujar Adies Kadir dalam wawancara dengan Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (20/2)
Salah satu pos anggaran yang dikurangi adalah dana untuk kunjungan kerja. Meski demikian, Adies memastikan pemotongan ini tidak akan menghambat tugas DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Memang aktivitas untuk masyarakat konstituen agak berkurang, tapi kita akan cari cara agar tetap bisa turun ke lapangan. Kerja-kerja Anggota DPR itu untuk rakyat, jadi saya pikir tidak ada masalah,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi ini menandai komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif, meskipun DPR tetap harus mencari strategi alternatif agar tetap dekat dengan masyarakat. (Z-10)
