Tantangan Fiskal Daerah Riau di Tahun 2026
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi Riau dalam memasuki tahun 2026 tidak terletak pada potensi ekonomi daerah, melainkan pada keterbatasan kapasitas fiskal. Meskipun kinerja ekonomi secara makro menunjukkan tren positif, tekanan fiskal tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan dengan serius.
Pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 sebesar Rp8,21 triliun atau sekitar 86,7% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp7,928 triliun. Namun, realisasi belanja modal masih tergolong rendah, hanya mencapai 50%. Kondisi ini memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Perkembangan Ekonomi Riau
Di sisi lain, Syahrial Abdi menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Riau menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 4,98%, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp307,01 triliun.
Capaian ini menempatkan Riau sebagai provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 secara nasional dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa, dengan kontribusi sekitar 5,14% terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, tekanan fiskal tetap menjadi tantangan tersendiri. Situasi tersebut bahkan memaksa pemerintah daerah mengambil kebijakan belanja yang tidak mudah.
Upaya Memperkuat Kapasitas Fiskal
Syahrial Abdi menegaskan bahwa ke depan Pemprov Riau akan terus berupaya memperkuat kapasitas fiskal daerah agar potensi ekonomi yang dimiliki dapat dioptimalkan secara lebih maksimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya bertumpu pada penarikan pajak dan retribusi semata. Hal ini disampaikan oleh Ekonom Universitas Riau, Edyanus Herman Halim, menanggapi tantangan fiskal daerah yang kian kompleks.
Langkah-Langkah untuk Meningkatkan PAD
Menurut Edyanus, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan efisiensi anggaran serta pembenahan birokrasi agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Efisiensi itu penting, dibarengi dengan pembenahan birokrasi dan mempertajam prioritas program. Pemerintah harus fokus pada kebutuhan yang paling esensial dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Edyanus menekankan pentingnya optimalisasi PAD dari berbagai sumber yang masih memiliki potensi besar untuk digarap. Namun, peningkatan PAD tersebut harus dilakukan secara adil dan terukur agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat dan dunia usaha.
Membangun Kemitraan yang Kuat
Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik sektor swasta, akademisi, hingga komunitas masyarakat, guna menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang lebih produktif. Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan semua stakeholder. Di saat yang sama, Riau juga harus aktif menarik anggaran APBN agar proyek-proyek strategis nasional bisa dilaksanakan di daerah, sehingga memberi efek berganda bagi perekonomian lokal.
Kreativitas Masyarakat dan Penegakan Hukum
Lebih jauh, Edyanus menilai kreativitas masyarakat menjadi kunci penting dalam meningkatkan basis ekonomi daerah. Pengembangan sektor-sektor potensial dan andalan daerah harus terus didorong agar mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa seluruh strategi tersebut harus ditopang oleh penegakan hukum yang adil, transparan, tegas, dan konsisten. Menurutnya, kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memastikan optimalisasi pendapatan daerah berjalan tanpa kebocoran.
“Jika efisiensi, kemitraan, kreativitas masyarakat, dan penegakan hukum berjalan seiring, maka upaya peningkatan PAD Riau akan lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
