Kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dinilai penuh dengan nuansa politik. Seorang ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyatakan bahwa pendiri GoTo Gojek Tokopedia tersebut berada dalam “kubangan politik abu-abu” yang penuh dengan ranjau dan jebakan.
Menurut Didik, kekuatan Nadiem di dunia startup justru menjadi kelemahannya ketika ia memasuki birokrasi pemerintahan. Hal ini disebutnya sebagai alasan utama mengapa Nadiem akhirnya terlibat dalam proses hukum seperti saat ini.
Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Pengadilan menyatakan bahwa Nadiem dituntut 18 tahun penjara dan harus membayar uang pengganti senilai Rp 5,6 triliun. Jaksa penuntut umum juga menuntut Nadiem untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar atau subsider 190 hari penjara. Selain itu, Nadiem juga dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp 5,6 triliun dengan subsider 9 tahun kurungan. Jika tidak mampu membayar, total tuntutan hukuman penjara yang akan didapatnya adalah 27,5 tahun.
Profil Oki Ramadhana, dari Bos Mandiri Sekuritas Kini Dikabarkan jadi CEO INA
INA Raup Laba Rp 7,44 T dan AUM Rp 146,2 T di 2025, Bagaimana dengan Danantara?
Deretan Artis Sorot Nadiem Dituntut 18 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 6,5 T
Didik menilai bahwa gagasan digitalisasi pendidikan merupakan proyek nasional besar yang bertujuan untuk mentransformasikan dunia pendidikan menjadi lebih modern dan selangkah lebih maju dibandingkan negara-negara emerging market lainnya. Menurutnya, besarnya ambisi proyek ini membuat nilai anggarannya mencapai hampir Rp 10 triliun. Angka ini dua kali lipat dari proyek e-KTP yang sebelumnya bermasalah dan dinilai terkait korupsi.
“Pertanyaan yang sama: apa hasil dari proyek digitalisasi ini? Hampir tidak ada bekasnya yang memadai dan tidak menghasilkan transformasi apa pun. Dana pajak yang besar juga menguap tanpa hasil yang nyata,” tulis Didik dalam analisisnya.
Ia menilai proyek ini secara administratif maupun kebijakan sudah keliru sejak awal karena menganggap transformasi pendidikan modern dapat dilakukan secara instan melalui pendekatan techno-solutionism. Menurutnya, pemerintah saat itu meyakini kehadiran gadget dan internet di sekolah dapat mendorong transformasi pendidikan secara cepat, sebagaimana terjadi pada sektor e-commerce, e-marketing, maupun bisnis digital lainnya.
Didik menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga memiliki keyakinan serupa ketika merekrut Nadiem Makarim ke kabinet dan secara terbuka mendukung proyek tersebut. Namun, menurut Didik, proyek yang dinilai salah kaprah sejak awal itu akhirnya diwarnai pengelolaan yang amburadul serta hasil yang mengecewakan sehingga memicu proses hukum dan kontroversi berkepanjangan.
Ia juga menyoroti munculnya dukungan publik terhadap Nadiem yang dianggap sebagai sosok yang melawan ketidakadilan hukum karena tidak ditemukan bukti memperkaya diri dalam proyek tersebut.
“Jadi, transformasi pendidikan melalui digitalisasi gadget ini salah sejak awal sehingga pelaksanaan proyek itu menghasilkan output tanpa transformasi apa pun,” kata Didik.
Tak hanya itu, Didik menilai transformasi pendidikan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan aspek penting, mulai dari kualitas guru, literasi dasar, budaya belajar, infrastruktur listrik dan internet, hingga sistem pendidikan itu sendiri. Ia pun mengakui penggunaan gadget dan laptop memang merupakan instrumen modern, namun tidak otomatis mampu mendorong transformasi pendidikan maupun meningkatkan kualitas pembelajaran.
Didik menilai Nadiem tidak memiliki modal sosial politik dan pengalaman yang memadai di bidang pendidikan untuk menjalankan transformasi sebesar itu. Ia juga menyebut Jokowi terlalu terkesan dengan keberhasilan Nadiem di dunia startup hingga langsung menunjuknya menjadi menteri.
Menurut Didik, kekuatan Nadiem di dunia startup justru berubah menjadi kelemahan ketika masuk ke birokrasi pemerintahan. Ia meyakini Nadiem tidak mengambil uang dari proyek tersebut karena telah memiliki kekayaan sendiri. Namun proses hukum tetap berjalan karena adanya pertanyaan besar mengenai hasil proyek dengan anggaran sangat besar tetapi dijalankan dengan tata kelola yang dinilai lemah dan sembarangan.
Didik juga menyoroti perbedaan mendasar antara dunia startup dan birokrasi publik. Ia menilai Nadiem berhasil membesarkan GoTo Gojek Tokopedia melalui pengambilan keputusan cepat dan model kepemimpinan top-down yang lazim di perusahaan rintisan. Namun, kata Didik, pengelolaan anggaran publik di sektor pemerintahan harus tunduk pada prosedur birokrasi dan tata kelola yang jauh lebih ketat.
“Dengan mengambil ratusan tim dari luar dan tidak bersentuhan dengan birokasi, maka prosedur proyek yang menggunakan anggaran rakyat menjadi berantakan seperti terjadi pada kasus tersebut,” ucap Didik.
Tak Punya Modal Politik Masuk ke Birokrasi Kelas Atas
Lebih jauh, Didik menilai persoalan utama dalam kasus Nadiem bukan ada atau tidaknya tindakan korupsi yang dilakukan secara pribadi. Menurutnya, yang menjadi sorotan adalah aspek tata kelola dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik dalam jumlah besar.
Didik mengatakan masalah ini terjadi karena Nadiem tidak mempunyai modal sosial politik yang memadai masuk ke dalam birokrasi kelas atas. Meski memiliki akses langsung dan dukungan dari Jokowi terhadap proyek tersebut, ia menilai pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara tetap harus dijalankan melalui proses hukum. Ia juga berpendapat akan lebih adil apabila Jokowi turut diminta hadir di pengadilan karena namanya disebut dalam persidangan. Namun, menurut Didik, adanya dimensi politik dalam kasus ini membuat proses hukum dan pengadilan belum mampu menghadirkan Jokowi.
“Kita sayang kepada Nadiem, pujian dan penghargaan luar biasa terhadapnya justru menjadi jebakan ketika masuk ke wilayah politik yang penuh onak dan duri,”
Keputusan Jokowi memasukkannya ke dalam politik seperti memasukan ke dalam perangkap. Ia menyarankan sebaiknya di masa mendatang tidak ada lagi anak muda yang berprestasi di dunianya masuk ke dalam kubangan politik abu-abu, yang penuh ranjau dan jebakan.
“Mark Zuckenberg, Elon Musk, Jensen Huang dan orang hebat lainnya tidak perlu masuk politik dan tetap besar namanya di dunianya sendiri,” kata Didik.
