Presiden Prabowo Sebut Dana yang Diselamatkan Negara Bisa Digunakan untuk Renovasi 5.000 Puskesmas
Di tengah perhatian publik terhadap upaya penertiban kawasan hutan dan pengembalian kerugian negara, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pesan yang tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga politis. Ia menegaskan bahwa uang negara yang berhasil diselamatkan harus kembali dirasakan oleh rakyat.
Pesan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, Kamis (13/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, negara menerima dana administratif sebesar Rp10,27 triliun serta penguasaan kembali lahan hutan seluas lebih dari 2,37 juta hektare.
Namun, perhatian utama bukan hanya pada angka fantastis itu. Prabowo langsung mengaitkan dana tersebut dengan persoalan yang selama ini menjadi wajah paling dekat pelayanan kesehatan masyarakat: puskesmas.
“Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas,” kata Prabowo.
Pernyataan itu muncul setelah Presiden menerima laporan dari Menteri Kesehatan mengenai kondisi ribuan puskesmas yang belum pernah direnovasi selama puluhan tahun. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki sekitar 10.000 puskesmas yang sebagian besar dibangun sejak era Orde Baru dan belum mengalami pembaruan infrastruktur secara serius.
“Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menkes. Pak, kita punya 10.000 puskesmas sejak zaman Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki,” ujarnya.
Dengan asumsi kebutuhan renovasi sekitar Rp2 miliar per fasilitas, kebutuhan total renovasi nasional diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Artinya, dana Rp10,2 triliun yang baru diselamatkan negara dinilai cukup untuk memperbaiki separuh dari total puskesmas yang membutuhkan renovasi.
Puskesmas dan Wajah Ketimpangan Layanan Dasar
Gagasan renovasi besar-besaran puskesmas sebenarnya datang di tengah problem klasik sistem kesehatan Indonesia yaitu ketimpangan akses layanan primer.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 10.300 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah. Namun distribusinya sangat timpang. Di kota-kota besar di Jawa, akses terhadap layanan primer relatif lebih mudah. Sebaliknya di wilayah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal—jarak menuju puskesmas masih menjadi persoalan serius.
Perkembangan Jumlah Puskesmas sejak 2020—2024
| Tahun | Jumlah Puskesmas | Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas Non Rawat Inap | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.205 | 4.119 | 6.086 | Awal pandemi Covid-19, layanan primer mulai diperkuat |
| 2021 | 10.292 | 4.201 | 6.091 | Bertambah 87 unit dibanding 2020 |
| 2022 | 10.374 | 4.302 | 6.072 | Jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir |
| 2023 | 10.180 | 4.210 | 5.970 | Turun akibat penggabungan dan perubahan status sejumlah puskesmas menjadi RS tipe D |
| 2024 | 10.268 | 4.252 | 6.016 | Kembali meningkat 88 unit dibanding 2023 |
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansah menilai persoalan utama bukan hanya kualitas bangunan, tetapi juga struktur layanan dan jumlah fasilitas yang belum memadai.
Menurutnya, reformasi puskesmas harus menyentuh tata kelola, kualitas SDM, hingga distribusi fasilitas kesehatan yang lebih merata.
“Kalau memang pertama bahwa kesehatan puskesmas itu perlu direformasi, termasuk pengelolaan tata kelolaannya,” ujar Trubus saat dihubungi Bisnis, Jumat (15/5/2026).
Lebih lanjut, dia menyoroti fakta bahwa di banyak daerah, satu kecamatan hanya memiliki satu puskesmas untuk melayani puluhan desa. Kondisi itu membuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar menjadi mahal dan memakan waktu.
Persoalan geografis tersebut membuat masyarakat pedesaan kerap datang ke fasilitas kesehatan ketika kondisi sudah parah. Akibatnya, biaya pengobatan meningkat dan rumah sakit rujukan menjadi penuh oleh kasus yang sebenarnya dapat dicegah atau ditangani lebih awal di layanan primer.
Oleh karena itu, Trubus mendorong pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih dekat ke masyarakat dalam bentuk klinik atau poliklinik desa.
Dia bahkan menilai kebutuhan terhadap layanan kesehatan dasar kini jauh lebih mendesak dibanding sejumlah proyek populis lain yang sedang dikembangkan pemerintah.
Krisis SDM dan Dokter yang Tak Kunjung Tuntas
Persoalan lain yang dinilai jauh lebih mendesak adalah kekurangan tenaga medis. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan distribusi dokter di Indonesia masih sangat timpang. Sebagian besar dokter spesialis terkonsentrasi di kota besar di Pulau Jawa, sementara daerah terpencil masih kekurangan tenaga medis dasar.
Trubus Rahardiansah menilai renovasi puskesmas akan kehilangan makna apabila tidak diiringi penguatan SDM kesehatan.
“Kalau bisa di puskesmas itu ada dokter spesialis. Dokter-dokter spesialis itu belum ada,” katanya.
Meski renovasi puskesmas dipandang positif, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa pembangunan fisik hanyalah tahap awal dari reformasi kesehatan yang jauh lebih kompleks.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai investasi di layanan kesehatan primer memang memiliki dampak ekonomi yang besar dalam jangka panjang.
Menurut Yusuf, banyak studi internasional menunjukkan bahwa penguatan layanan kesehatan dasar menghasilkan manfaat ekonomi berlipat melalui penurunan biaya pengobatan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
“Investasi di layanan kesehatan primer punya efek ekonomi yang relatif besar dibanding banyak jenis belanja sosial lain,” ujarnya.
Dia merujuk pada berbagai kajian World Health Organization dan World Bank yang menunjukkan penguatan layanan primer dapat menekan beban ekonomi nasional akibat masyarakat sakit terlalu lama atau terlambat ditangani.
