Penetapan Upah Minimum Provinsi Jakarta Tahun 2026
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta untuk tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 yang ditetapkan pada 23 Desember 2025.
Pengumuman ini mendapat respons dari para pekerja dan buruh yang menginginkan kenaikan upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Angka KHL tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp 5,8 juta. Meskipun demikian, Pramono menjelaskan bahwa penetapan UMP DKI 2026 merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai pihak.
Proses Negosiasi yang Panjang
Pramono menyatakan bahwa penentuan UMP DKI 2026 melalui negosiasi yang telah berlangsung lama antara pihak pengusaha dan buruh. Ia menegaskan bahwa proses ini dilakukan dalam Dewan Pengupahan.
“Untuk UMP, itu kan negosiasinya sudah lama sekali di dewan pengupahan antara pengusaha dengan buruh,” ujarnya saat ditanya apakah ada rencana Pemprov DKI untuk mengubah angka UMP tersebut atau tidak.
Menurut Pramono, kenaikan UMP DKI 2026 lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. “Jakarta, sekarang ini sebenarnya, UMP-nya dibandingkan dengan provinsi manapun paling tinggi,” katanya.
Dengan ditetapkannya UMP DKI 2026 sebesar Rp 5.729.876, terjadi kenaikan sebesar Rp 333.115 atau 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Perbandingan dengan Daerah Lain
Meski UMP Jakarta menjadi yang tertinggi, ternyata UMK Bekasi memiliki angka yang lebih tinggi. UMK Bekasi 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.999.443. Meskipun angkanya lebih tinggi, persentase kenaikannya masih lebih rendah dibandingkan Jakarta.
Kenaikan UMK di Bekasi untuk tahun 2026 sebesar Rp 308.691 atau berkisar antara 5,42 hingga 5,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun angka nominalnya lebih tinggi, tingkat pertumbuhan UMK Bekasi lebih rendah dibandingkan UMP Jakarta.
Insentif untuk Pekerja Jakarta
Selain upah minimum, Pramono juga menyebutkan bahwa pekerja di Jakarta diberikan beberapa insentif. Beberapa di antaranya adalah transportasi gratis, subsidi pangan, serta layanan air yang dikelola oleh PAM Jaya.
“Pembahasannya transparan dan terbuka. Dan memang akan ada demo. Demo ini sebagian besar dari daerah. Tetapi tentunya demonya di Jakarta,” jelasnya.
Pramono tetap memberi ruang bagi para buruh untuk menyampaikan aspirasinya di Jakarta. Ia menekankan bahwa semua kantor pemerintah pusat hingga presiden berada di Jakarta. “Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk itu,” tambahnya.
